“Kemarin kita baru rapat bersama Bupati. Kita didorong agar mempercepat kegiatan. Paling lambat November sudah disalurkan,” kata Zamzani kepada Ketapangnews, Selasa (18/4).

Zamzani mengungkapkan, dibidang peternakan sebenarnya menindaklanjuti kegiatan di tahun 2016 karena ada peraturan menteri keuangan. Termasuk juga ada proses yang agak terlambat.

Terlebih persoalan hibah memang lumayan rumit lantaran Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) harus di perivikasi dan evaluasi. Sehingga barulah ditetapkan calon penerima bantuan.

Dijelaskannya, untuk belanja bantuan bibit sapi tersebut disebut belanja hibah. Hanya saja bantuannya berupa sapi. Kemudian, dalam pelaksanaannya dikontrakkan melalui proses lelang yang melibatkan Pokja, dalam hal ini LPSE.

“Saat ini bantuan bibit tersebut memang belum dilelang. Karena dokumen baru mau disampaikan,” timpal dia.

Dia menuturkan, terhadap proses seleksi penerima diakuinya melalui proses cukup panjang. Pasalnya selain diusulkan melalui Dinas yang juga diproses. Pengusulan juga melalui Musrenbang dan alur pikir (aspirasi) DPRD. Artinya ada kesepakatan berbagai pihak dan para penerima bantuan adalah terpelih.

“Melihat alur proses, sebetulnya sudah tepat sasaran. Tapi ketika sudah diterima oleh kelompok memang kadang ada persoalan di internal mereka,” tuturnya.

Ia berharap, pada penyaluran bantuan bibit sapi nantinya agar benar-benar memanfaatkan batuan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab sebagai petani harus mampu memelihara ternaknya. Terlebih itu merupakan budidaya.

“Semoga dengan adanya bantuan, para petani dapat memanfaatkannya dengan baik. Sehingga membuah kan hasil maksimal untuk kelompoknya,” harapnya.

Untuk diketahui, sumber dana bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang dengan total 14 miliar lebih.(absa).