100 Anak Disunat Massal

HUT ke 67 Satpol PP, HUT ke 55 Satlinmas dan HUT Damkar ke 98

 

Serahkan
Bupati Ketapang secara simbolis menyerahkan bingkisan pada anak yang ikut sunatan massal- Andi Candra Peliputan Humas dan Protokol Setda Ketapang.

KETAPANGNEWS.COM — Usai memimpin apel di halaman Kantor Bupati Ketapang dalam rangka Hari Otonomi Daerah ke 21, HUT ke 67 Satpol PP, HUT ke 55 Satlinmas dan HUT Damkar ke 98, Bupati Ketapang juga menyerahkan bingkisan untuk anak yang mengikuti sunatan massal.100 anak mengikuti sunatan massal di Kantor Dinas Polisi Pamong praja Kabupaten Ketapang Selasa (25/4).

Selain menyerahkan bingkisan kepada anak yang mengikuti khitanan massal dari Kecamatan Delta Pawan, Bupati Ketapang bersama Dandim 1203, dan Kapolres Ketapang juga melakukan pemotongan tumpeng. Sebanyak tiga tumpeng mewakili HUT Sat Pol PP, HUT Damkar dan HUT Satlinmas dipotong oleh Bupati Ketapang, Dandim 1203 dan Kapolres Ketapang. Tumpeng yang dipotong kemudian diserahkan kepada tiga anak yang mewakili peserta sunatan massal sebagaimanan diarahkan Edi Junaidi S.Sos, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang.

Bupati Ketapang, Martin Rantan SH dalam arahannya di Kantor Dinas
Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang mengatakan, bahwa arahan Mendagri sangat istimewa. Jika dicermati arahan dari Mendagri dalam apel, maka dapat diketahui bahwa keberadaan satuan polisi Pamong Praja merupakan pasukan elite-nya pemerintah daerah. Karena itulah, dalam melakukan penegakan peraturan daerah Satpol PP harus mengutamakan tindakan yang mengedepankan sikap yang humanis.

“Setelah nanti selesai penataan tenaga kontrak saya harap anggota Pol PP dilatih dengan materi capacity building,” tegas Bupati Ketapang.

Dengan materi capacity building diharapkan anggota Satpol PP akan
dapat meningkat peran dan fungsinya. Karena itu, mereka harus dibekali pelatihan yang bersifat semi militer. Pelatihan materi semi militer perlu dimiliki anggota satuan polisi pamong praja.

“Sewaktu mahasiswa, saya juga dibekali dengan pendidikan semi militer, melalui Menwa,” ucap Martin Rantan.

Selain dibekali dengan pelatihan semi militerMartin Rantan juga mengingatkan sarana dan prasarana pendukung satuan polisi pamong praja sangat dibutuhkan, khususnya untuk pemadam kebakaran. Peralatan untuk pemadam kebakaran diakuinya memang masih sangat kurang. Peralatan memadamkan asap sangat penting. Sebab, ketika masalah asap muncul maka dapat menyebabkan sorotan dunia internasional.

“Untuk Pak Sekda Ketapang sebagai ketua tim anggaran, saya harap pada tahun 2018, peralatan pemadam perlu dinggarkan, karena peralatan pemadam kebakaran sangat penting,” ucap mantan anggota DPRD Ketapang.

Serahkan 2
Bupati Ketapang bersama Kapolres dan dan Dandim 1203 Ketapang menyerahkan tumpeng kepada anak yang ikut sunatan massal.

Sementara itu dalam amanat Mendagri yang dibacakan Bupati Ketapang pada apel Otonomi Daerah ke 21, Dirgahayu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke-67, dan HUT Damkar ke. 98, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo memberikan apresiasi dan turut mengungkapkan rasa bangga atas pengabdian yang telah dilakukan Satpol PP dan Satlinmas.

Dia menyebutkan pentingnya Satpol PP dan Satlinmas adalah garda terdepan dalam menegakkan peraturan di daerah serta perlindungan terhadap masyarakat.

Keberadaan Satpol PP menurut dia akan berpotensi lebih kuat tentunya apabila dibantu oleh Satlinmas. Dengan bertambahnya usia Satpol PP dan Satlinmas, Mendagri terus menekankan pentingnya dialog serta mengajak Satpol PP dan Satlinmas tetap bersikap ramah kepada masyarakat.Dalam menjalankan tugas, Satpol PP harus mengedepankan dialog dan terus ramah terhadap masyarakat.

Selain itu, Mendagri melalui Bupati Ketapang memberikan apresiasi
kepada Satpol PP dan Linmas yang ikut mensukseskan Pilkada serentak seluruh Indonesia. Pelaksanaan Pilkada serentak yang telah dilakukan dengan aman tidak terlepas dari peran semua pihak dalam menegakkan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam apel tersebut disampaikan juga upaya Departemen Dalam Negeri RI untuk membenahi peralatan di Satuan Pol PP, maka pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sekitar Rp 66 milyar, untuk beberapa propinsi kabupaten/kota. Harapannya, sarana dan prasarana satuan Polisi pamong praja secara bertahap dapat dibenahi dan memadai.(Adv/dra).

Leave a Reply

Your email address will not be published.