KETAPANGNEWS.COM—Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyelenggarakan pembukaan Rapat Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Se-Kalimantan Barat, Senin (8/5) malam di Hotel Borneo Emerald Ketapang. Pada Rakor kali ini, Ketapang menjadi tuan rumah.

Kegiatan yang diagendakan dari selama tiga hari (8-10 mei-red) tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari Disdukcapil Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat (Kalbar), para Camat dan Lurah se Kabupaten Ketapang, Kepala Desa yang mewakili ataupun peserta terkait lainnya.

Dalam Rakor mengangkat tema melalui Rakor Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Se Kalimantan Barat, Kita Tingkatkan Singkronisasi Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan, Serta Optimalisasi Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan.

Kepala Disdukcapil Ketapang sekaligus Ketua Panitia, Mansen SH dalam laporannya mengatakan,

Kegiatan rakor Disdukcapil Se-Kalbar dilaksanakan setiap tahun secara bergantian oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/kota se-Kalbar.

“Rakor di Ketapang kali ini merupakan tahun ke 4, setelah yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Sekadau, kedua di Sambas dan ketiga di Kapuas Hulu. Sekarang dilaksanakan di Ketapang,” kata Mansen, Senin (8/5) malam.

Adapun dasar pelaksanaan, Dijelaskan Mansen diantaranya, hasil kesepakatan seluruh peserta Rakor ahun 2016 di Kapuas Hulu yang menetapkan Ketapang sebagai tuan rumah pelaksanaan rakor. Kemudian, Surat Gubernur Kalbar tentang penunjukan sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor kebijakan Adminduk terbaru tahun 2017.

Selanjutnya, Keputusan Bupati Ketapang tentang pembentukan panitia penyelenggara rapat koordinasi Disdukcapil se-Kalbar di Kabupaten Ketapang tahun 2017.

Mansen mengungkapkan, tujuan kegitan yakni meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat , pemerintah Provinsi, Disdukcapil Kabupaten/kota se-Kalbar selaku instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan dan pihak terkait lainnya.

“Hal demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Serta penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat melalui penerapan program Siak dan KTP elektronik,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan dia, menyusun strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan(Adminduk). Mengevaluasi pelaksanaan hasil kesepakatan rakor kebijakan penyelenggaraan adminduk se-Kalbar tahun 2016.

Serta mengevaluasi hambatan dan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelayanan administrasi kependudukan. Serta mencarikan cara pemecahan atas permasalahan yang dihadapi masing-masing Kabupaten/Kota.

“Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota di Kalbar,” papar dia.

Terhadap sasaran yang ingin dicapai, ia menyebutkan agar terwujudnya komitmen semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan semua elemen masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan tertib administrasi kependudukan.

Diakhir laporannya, ia berharap Rakor ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkrit dan pemikiran yang bermanfaat guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.

“Kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota kiranya dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang,” tutupnya.

Hadir dalam acara pembukaan, Direktur Pendaftaran Penduduk Kemendagri, Drajat Wisnu  Setyawan, Direktur Bina Aparatur Kemendagri, Drs Handoyo Subagyo MMA, Gubernur Kalbar Diwakili Kepala Disdukcapil Provinsi Kalbar, Y Antonius R SE MSI, Bupati Ketapang, Martin Rantan SH dan Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus S Pd.

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, Joko Yuhono SH M, Waka Polres Ketapang, Kompol Reza Simanjuntak, Sekda Ketapang, H M Mansyur Msi, Para Asisten Bupati, Kepala Disdukcapil Se Kalimantan Barat, Kepala SKPD Se Kabupaten Ketapang, Camat Se Kabupaten Ketapan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.(Adv/absa)