KETAPANGNEWS.COM – Kepala Dinas Pendidikan Ketapang, Jahilin mengatakan, terkait Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang sekolah lima hari, masih belum bisa menentukan sikap.

“Kita masih akan melakukan koordinasi dan konsultasi untuk memutuskan menerapkan atau tidak sekolah lima hari dalam sepekan,” kata Jahilin Rabu (14/6).

Menurutnya, untuk full day school, di kota besar sudah berajalan. Tapi untuk di daerah, ini hal yang baru. Tapi, karena ini sudah keputusan pemerintah, maka kita harus menyikapi peraturan ini dengan arif dan bijaksan.

“Tidak bisa juga kita menolak, karena ini kebijakan nasional. Tapi tidak juga serta merta menerapkan,” katanya.

Ia menjelaskan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi. Termasuk juga akan melakukan konsultasi dengan Bupati dan DPRD.

“Karena kebijakan ini menyangkut orang banyak. Jika koordinasi dan konsultasi telah dilakukan, tahap berikutnya baru sosialisasi,” jelasnya.

Ia menuturkan, tidak boleh buru-buru diterapkan. Jika semua orangtua sudah paham, baru kemudian diterapkan. Karena jika tergesa-gesa menerapkan, akan memunculkan kebingungan bagi orangtua murid.

“Kok pulang jam 04.00 (sore), biasanya jam 01.00 (siang) sudah pulang. Ini akan menjadi polemik di tingkat orangtua,” ulasnya.

Jahilin menjelaskan, full day school ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sekolah biasanya. Hanya terdapat pengurangan hari dalam sepekan. Sementara untuk jam belajar tetap berjumlah 40 jam dalam sepekan. Hanya pengalihan 40 jam. Jika sebelumnya 40 jam itu dibagi dari Senin-Sabtu.

” Kali ini dibagi hanya dari Senin-Jumat,” tuturnya.

Sementara terkait kekhawatiran siswa akan kemalaman di jalan karena pulang sore, khususnya di daerah pedalaman, perlu sosialisasi dengan beberapa pihak. Termasuk dengan desa.

“Jika lokasi sekolah jauh, maka yang harus dipikirkan adalah transportasi antar jemput siswa. Jika memang harus antar jemput bersama, maka harus ada kendaraan umum,” paparnya.

Menurut Jahilin, kendaraan umum tersebut bisa dibeli menggunakan dana yang bersumber dari ADD desa. Bisa beli kendaraan umum, baik itu bis atau semacamanya.

“Atau juga perahu bagi daerah yang ditempuh dengan jalur laut atau sunga,” kata Jahilin.

Menurutnya, jika full day school ini diterapkan, akan ada dampak positif dan negarifnya. Dampak positifnya, di antaranya, guru hanya bekerja lima hari. Ada waktu untuk libur untuk keluarga dan sosialisasi dengan masyarakat lainnya.

” Sedangkan dampak negatifnya, jika jarak sekolah jauh, maka harus ada transportasi atau antar jemput oleh orangtua. Karena siswa TK sampai SMP itu masih kecil dan butuh antar jemput,” ungkapnya.

Jika ini diterapkan kata Jahilin, maka sarana dan prasarana di sekolah juga harus disiapkan untuk menunjung program itu. Di antaranya sekolah harus menyiapkan kantin, MCK dan UKS.

“JIka ini diterapkan, kepada semua guru harus taat dan lebih rajin mengajar lagi. Karena jika satu hari saja guru tidak masuk, maka akan banyak yang dirugikan. Guru harus rajin. Jangan korbankan siswa di sekolah,” pungkasnya. (dra).