KETAPANGNEWS.COM—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang menyelenggarakan Forum Group Diskusi (FGD) bersama Forkopimda, Tim Tanggap Darurat, SKPD dan Stake Holder, Selasa (20/6) di aulanya.

Kegiatan dilaksanakan untuk menanggulangi dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta pembentukan dan pemantapan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana di Ketapang tahun 2017.

Kepala BPBD Ketapang melalui Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sumiransyah SE mengatakan, diselenggarakannya FGD bermaksud untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta prilaku dan budaya sadar bencana.

Mewujudkan sistem penyelenggaraan peananggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat Kecamatan dan Desa.

Kemudian, mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan. Selanjutnya, meningkatkan tertib administrasi perkantoran.

“Tujuannya untuk mempermudah dalam koordinasi antara SKPD terkait dengan penanggulangan bencana serta untuk mempercepat dalam reaksi penanggulangan bencana di lapangan,” kata Sumiransyah, Selasa (20/6).

Lebih lanjut dituturkan Sumiran, dibentuknya TRC merupakan upaya mengantisipasi Karhutla dimusim kemarau tahun 2017 serta bencana alam yang terjadi dilapangan. Sehingga dengan terbentuknya TRC penanganan lebih cepat.

Selanjutnya, terhadap TRC yang dibentuk maka nantinya akan ada jalur komando tanggap darurat bencana terutama kebakaran hutan dan lahan atau asap. Menurutnya sistem komando dalam tanggao darurat bencana terbentuk atas beberapa permasalahan saat situasi tanggap darurat. Diantaranya karena informasi yang berbeda-beda terkait kejadiaan bencana.

“Misalnya mengenai jumlah korbaan dan kerusakan berbeda-beda dan distribusi bantuan tidak merata. Serta tidak adanya sinkronisasi antar lembaga sehingga sering terjadi benturan atau tumpang tindih kepentingan di lapangan,” paparnya.

“Garis besar sistem komando tanggap darurat bencana di antaranya mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi,” timbal dia.

Dijelaskannya jalur komando yakni pembagian tugas dalam pelaksanaan penanggulangaan bencana di lapangan yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati.

“Sehinggaa tidak terjadi tumpang tindik ketika di lapangan. Terlebih pada jalur komando itu ada seksi operasional, perencanaan, logistik, administrasi dan lain-lain,” ucapnya.

Terkait Karhutla, diungkapkan dia memang harus diantispasi sejak sekarang. Terlebih Karhutla memiliki dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun kesehatan manusia lantaran tercemar kabut asap.

Menurutnya, kebakaran yang terjadi di kawasan hutan dan lahan diakibatkan cuaca kering maupun karena kelalaian atau ulah manusia, baik sengaja maupun tidak disengaja. Sehingga berdampak menimbulkan efek panas tinggi serta menyebabkan buruknya kualitas udara bagi kesehatan, lingkungan dan aktivitas lainnya.

“Dikatakan bencana lantaran memiliki dampak negatif yang merugikan terhadap aktivitas manusia, mengganngu kesehatan maupun rusaknya kondisi lingkungan bumi,” jelasnya.

Menyikapi itu, langkah konkritnya adalah pencegahan pra bencana. Hal demikian dilakukan untuk mencegah, menghindari dan mengurangi resiko. Seperti kerugian jiwa, harta benda dan kerusakan lingkungan lainnya.

“Dari itu, dengan terbentuknya TRC, semua yang terlibat dapat saling berkoordinasi terhadap hal yang berpotensi terjadinya Karhutla dan bencana alam di Ketapang,” pintanya.

Ditambahkannya, pasca dilaksanakannya FGD, pihaknya juga membuat group khusus dengan tujuan agar saling berkoordinasi. Sehingga segala sesuatu yang mengarah pada karhutla dan bencana alam dapat dapat diantisipasi.(absa).