KETAPANGNEWS.COM – Anggota DPR RI Komisi XI, Ir G Michael Jeno, MM bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah departeman keuangan melakukan Roundtable Meeting dan Dialog Media di salah satu Hotel di Ketapang Rabu (9/8). Kegiatan ini bertujuan penguatan program infrastruktur dasar serta pembangunan kemandirian ekonomi di Kalbar.

Direktur PT SMI, Agresius Rabajanto Kadiaman mengatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai kerjasama dalam bentuk peminjaman modal biaya pembangunan di berbagai daerah yang ada di Indonesia, seperti di Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan beberapa daerah lainnya.

“Jadi intinya kita melakukan kerjasama dengan Pemda dengan cara menghitung bersama kira-kira proyek apa yang layak dibantu,” katanya Rabu (9/8).

Ia menjelaskan, selain memberikan bantuan pembiayaan daerah, pihaknya juga memiliki direktorat pendamping dalam persiapan proyek untuk Pemda yang mana diharapkan dengan adanya pendampingan tersebut proposal yang diajukan layak dan dapat direalisasikan pihaknya.

“Kehadiran kita di Ketapang berupaya mengkongkritkan apa yang bisa dilaksanakan Pemkab Ketapang, karena sejauh ini baru Pemkab Melawi yang sudah berproses dan kami sudah menyiapkan surat penawaran sebesar Rp 85 Miliar untuk membangun 3 jembatan dalam jangka waktu 3 tahun di Melawi,” ucapnya.

Ia menuturkan, sedangkan di Ketapang kita lihat nanti seperti apa hasil sosialisasi ini, yang jelas pihaknya sangat mendukung rencana Pemkab Ketapang dalam melakukan pembangunan baik itu jalan, rumah sakit dan lainnya,.

Kadiaman berujar, pihaknya sendiri sebelum memberikan pinjaman melihat beberapa indikator diantaranya hasil audit BPK pada Pemda yang akan meminjam lantaran hal tersebut dinilai mencerminkan ketaatan Pemda dalam menyiapkan pelaporan.

“Kedua selain daripada laporan audit BPK kita juga melihat kapasitas fiskal daripada kemampuan daerah tersebut yang mana kapasitas setiap daerah bisa saja tinggi, sedang atau rendah,” ujarnya.

Menurutnya, untuk Pemkab Ketapang masuk kategori sedang, sehingga sesuai kapasitas fiskal Ketapang pihaknya mampu meminjamkan dana sebesar Rp. 375 Miliar.

Ia mengungkapkan, untuk lamanya waktu pembayaran cicilan biasanya disesuaikan dengan masa jabatan Bupati yang jelas selama berjalan seluruh Pemda yang pernah melakukan kerjasama tidak pernah ada kendala dan jika memang ada kendala dalam pembayaran maka Menteri Keuangan akan memotong dana dari pusat yang dikirim ke daerah sesuai dana yang belum terbayarkan ke pihaknya.

“Tapi selama ini belum ada daerah yang mecet dan harapan kita tidak ada yang seperti itu,” pungkasnya. (dra).