
KETAPANGNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) menggelar sidang Paripurna penyampaian laporan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Ketapang masa persidangan tahun pertama 2017-2018.
Sidang Paripurna DPRD Ketapang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Budi Matheus S Pd didampingi wakil wakil ketua seperti Junaidi.SP, Qadarini.SE dan Bupati Ketapang diwakili oleh Pelaksana harian Sekda Farhan SE.M.Si, guna mendengarkan laporan hasil reses anggota DPRD Ketapang yang berlangsung di ruang sidang paripurna Gedung DPRD Ketapang, Selasa (30/1).
Ketua DPRD Budi Matheus SPd mengatakan, dalam reses ini juga saatnya setiap anggota DPRD Kabupaten Ketapang untuk kembali kepada daerah pemilihan masing- masing guna melihat memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD anggaran 2017.
Selain itu dijelaskan Budi, reses anggota DPRD melihat dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah lainnya, juga mendengarkan dan menyerap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada daerah pemilihan masing – masing.
laporan hasil kegiatan reses anggota DPRD dari yang di bagi 6 daerah pemilihan dalam 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang secara keseluruhan disampaikan secara kolektif, oleh juru bicara masing-masing dapil.
Terkait hasil laporan reses para anggota DPRD Ketapang, Pelaksana harian Sekda Ketapang, Farhan SE.M.Si mengatakan sepanjang hasil serapan aspirasi anggota DPRD yang harus di tindak lanjuti menurutnya harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Asisten II Setda Farhan, bahwa DPRD sesuai tugas dan fungsinya salah satunya tugas pengawasan, selain itu juga fungsi bugetting dalam melaksanakan reses tentunya DPRD melihat bagai mana perkembangan perkembangan diwilayah daerah pemilihan mereka, dan melihat kekurangan- kekurangan diwilayah kerja mereka dengan demikian hasil reses itulah yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten.
“ Pemkab Ketapang megucapkan terima kasih bahwa dengan kebersamaan ini ada fungsi pengawasan dan Pemkab terbantu dengan adanya pengawasan, “ kata Farhan.
Selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi-evaluasi didalam setiap merencanakan dan melaksanakan pembangunan baik hari ini maupun kedepan.
Banyaknya serapan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD, diterangkan Farhan harus disikapi dengan berupaya meningkatkan penganggaran, setelah itu bagai mana kita mengefisiensi dan mengefektifkan sebuah rencana-rencana pembangunan maupun rencana kegiatan yang prioritas harus dilaksanakan oleh masing masing organisasi perangkat daerah.
“Secara keseluruhan kita tidak mungkin menangani setiap usulan masyarakat, kalau di blueprint usulan setiap Musrenbang lalu kita laksanakan mungkin menghabiskan anggaran cukup besar mencapai Rp, 7 triliun rupiah, “ katanya.
Untuk saat ini terkait pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018, di katakan Farhan satuan kerja perangkat daerah sudah siap melaksanakan kegiatan, karena menurutya bulan Februari sudah berjalan, penganggaran yang sudah disediakan harus diserap, karena kalau tidak diserap akan mendapat tundaan transfer dari pemerintah pusat lagi.
“ Hari ini sudah mulai asistensi dan Minggu pertama februari sudah klier sesuai dengan hasil penyerahan penjabaran di Pendopo Bupati Ketapang kemarin, “ kata Farhan.(adv/dra)