KETAPANGNEWS.COM—Bupati Ketapang, Martin Rantan menyerahkan bantuan alat tangkap dan dokumen kapal perikanan bantuan modal, sekaligus penyerahan jaminan asuransi kepada 45 kelompok nelayan, Kamis (1/8) di aula Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga menyerahkan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan di Kecamatan Pesisir Kabupaten Ketapang tahun 2019.‎ Hadir dalam acara, kepala Dinas Ketahanan Pangan Agus Hendri, Cata wilayah pesisir, Kacab BNI Ketapang, Kepala Wilayah Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kepala Sat Pol Air ketapang serta penerima bantuan.

Adapun bantun yang diserahkan berupa dokumen kapal perikanan sebanyak 1.589 dokumen, alat penangkap ikan berupa jaring pukat sebanyak 348 unit kepada 45 kelompok dengan nilai Rp 1.179.579 dari dana DAK.

Selanjutnya alat navigasi berupa GPS dan fish finder sebanyak 70 unit kepada 13 KUB nelayan senilai Rp 314.800.000. Bantuan pinjaman modal sebesar Rp 755.000.000 dari lembaga penguatan modal  usaha kelautan dan perikanan (LPU-MKP), serta bantuan premi asuransi nelayan dan kartu pelaku usaha perikanan (KUSULA) dan bantuan sertfikasi sehat nelayan sebnyak 7 persil.

Di kesempatan itu, Bupati mengatakan, Kabupaten Ketapang memiliki potensi perairan dan perikanan yang sangat besar, diantaranya berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 30.332 KM2 dan mempunyai 41 pulau-pulau kecil. Hal demikian menurutnya adalah bukti potensi yang dimiliki Ketapang.

“Oleh karenanya diperlukan upaya yang komprehensif untuk menata dan mengelola sektor perikanan sehingga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Ketapang,” kata Martin Rantan saat menyampaikan sambutannya.

Sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Ketapang mengenai pemberdayaan masyarakat nelayan, disebutkannya menjadi hal yang sangat penting dan telah dituangkan dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, yaitu di misi Ketiga “meningkatkan perekonomian masyarakat”.

Komitmen Pemkab Ketapang dalam peningkatan ekonomi masyarakat Nelayan dilaksanakan dengan berbagai program yang memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam sektor Kelautan dan Perikanan.

Ia menegaskan, kerjasama Lintas Sektoral di bidang Kemaritiman di Kabupaten Ketapang telah di inisiasi sejak Tahun 2018 dan telah berjalan selama dua tahun. Kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Ketapang dalam wujud Kelompok Kerja (Pokja).‎

Sementara pada tingkat Nasional, Kerjasama Lintas sektoral antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI baru sejak Tahun 2019.

“Artinya Pemerintah Ketapang telah mendahului membuat kerjasama yang baik demi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Ketapang,” terangnya.

Selanjutnya kebijakan Strategis Penataan dan Pengelolaan Sektor Perikanan dapat dilakukan berupa peningkatan pelayanan yang prima kepada pelaku nelayan. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan Penguatan pendataan pelaku usaha dan membuat basis data nelayan yang disertai dengan kemudahan pemberian perijinan kepada pelaku usaha berupa Dokumen Kapal Perikanan Registrasi Kapal dan Ijin lainnya.

Sementara penguatan Infrastruktur dan Pengembangan Sarana dan Prasarana, berupa Penyediaan Logistik Nelayan, seperti Fasilitasi pembelian BBM Bersubsidi dan Es Balok, Pembangunan Sarana Tambat Labuh Nelayan dan Penyediaan Sarana Alat PenangkaPan Ikan, Alat Navigasi.(absa)