KETAPANGNEWS.COM– Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, S.H., menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah saat memimpin Apel Gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Senin (18/05/2026), di Halaman Kantor Bupati Ketapang.

Wabup dalam arahannya meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, khususnya organisasi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Sebagai aparatur pemerintah, kita harus terus meningkatkan pelayanan dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Terutama dinas-dinas yang langsung berhubungan dengan masyarakat, pelayanan harus semakin maksimal,” tegasnya.

Wabup juga menyoroti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang telah ditetapkan dan disahkan bersama DPRD. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Lingkungan Hidup (LH) untuk segera menindaklanjuti berbagai program yang telah direncanakan.

Menurutnya, berbagai regulasi dan administrasi tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan program pembangunan yang dinantikan masyarakat.

“Kami meminta agar persoalan regulasi dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat segera diselesaikan, sehingga program-program yang sudah ditetapkan bisa segera dilaksanakan dan kita dapat bekerja secara maksimal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jamhuri Amir juga mengingatkan bahwa setiap aparatur pemerintah memiliki keterbatasan sebagai manusia. Namun demikian, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Wabup secara khusus meminta para camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah masing-masing agar terus hadir dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kita memang memiliki keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Namun jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak berbuat. Kita harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Selain pelayanan publik, Wabup turut menyinggung persoalan batas Desa yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

Menurutnya, persoalan batas wilayah yang sebelumnya tidak dianggap krusial kini menjadi sensitif karena berkaitan dengan potensi ekonomi seperti pertambangan, perkebunan, hingga persoalan hak plasma masyarakat.

“Dulu batas desa mungkin tidak menjadi persoalan karena belum memiliki nilai ekonomis. Namun sekarang ketika ada potensi tambang, perkebunan dan persoalan plasma, masyarakat mulai menuntut hak-haknya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” ungkapnya.

Di bidang pembangunan infrastruktur, Wabup mengakui adanya keterbatasan anggaran akibat pemotongan keuangan daerah. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus melakukan lobi intensif kepada pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan program pembangunan.

Upaya tersebut, kata dia, mulai menunjukkan hasil positif dengan diperolehnya dukungan sebanyak 14 item kegiatan pembangunan dari pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, kerja keras dan lobi-lobi yang dilakukan membuahkan hasil. Kita mendapatkan dukungan sebanyak 14 item kegiatan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga berhasil memperoleh bantuan 103 unit alat pertanian dari Kementerian Pertanian. Bantuan tersebut disebut sebagai hasil perjuangan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya sektor pertanian.

“Ini merupakan hasil usulan dan komunikasi intens yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada pemerintah pusat demi mendukung sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(adv/jay).