KETAPANGNEWS.COM—Setelah Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) mendapat persetujuan DPRD Ketapang. Pengisian pejabat eselon II nantinya akan menggunakan Open Biding. Selain lelang jabatan untuk esselon II, Bupati Ketapang Martin Rantan SH menegaskan dalam pengisian jabatan nantinya  sedikitpun tak ada “dendam politik” ketika Pilkada Ketapang yang lalu. Pilkada sudah berlalu dan saatnya merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang 2016-2021.

 “Masalah pilihan hak politik seseorang dan hak politik itu tak boleh dikebiri. Saya tak marah dengan orang yang tak memilih saya jadi bupati,” ungkap Martin Rantan ketika memimpin rapat evalusi kinerja SKPD di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Jum’at (21/10) kemarin.

Mantan anggota DPRD Propinsi Kalbar ini menyebutkan, dirinya mengetahui betul mengenai politik. Separo perjalanan hidupnya dihabiskan untuk politik. Di sisi lain, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dengan sengaja serta nyata- nyata berkampanye atau memusuhi tim sukses pasangan Martin dan Suprapto pada Pilkada lalu, maka akan tetap diberikan pembelajaran. Pemberian pembelajaran itu supaya jadi pengalaman dan pembelajaran baginya.

“Apalagi, dalam Undang-undang dan peraturan pemerintah secara tegas sudah melarang PNS ikut dalam politik praktis,” jelasnya.

Menurut Martin, politik waktu itu habis waktunya pada pilkada 9 September 2015 lalu, setelah dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati selesailah dan bergabung naik dalam satu perahu menuju visi misi yakni maju menuju masyarakat sejahtera dan tak boleh ada yang tertinggal.

“Jika tak memperbolehkan naik “Perahu’ itu bukan sikap seorang pemimpin. Sekiranya melarang naik “perahu” membangun Ketapang, malah itu namanya Zalim,” ucapnya.

Karena itu, ia mengingatkan untuk tidak perlu khawatir. Dalam hal penempatan jabatan bagi pengisian SOPD, dirinya didampingi Wakil Bupati Ketapang dan Sekda Ketapang, mempercayakan kepada Tim Baperjakat, dapurnya ada di Baperjakat.

“ Saya garis bawahi tak ada dendam poltik. Semua penilaian berbasis kinerja,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Martin dalam penempatan SOPD baru, anak bangsa harus punya keberanian. Ia meminta dalam penempatan itu untuk diperhatikan, Knowlarge atau ilmu pengetahuan yang dimiliki. Misalnya pengetahuan komputerisasi. Selain itu, skill atau keahlian.

“Keahlian yang dimiliki ASN harus benar-benar dimanfaatkan untuk tujuan baik. Karena itulah, Tim Baperjakat perlu kehati-hatian. Jangan beli kucing dalam karung. Salah pilih fatal akibatnya bagi Kabupaten  Ketapang kedepan.Terakhir diperlukan etika kepribadian yang baik sebagai manusia yang punya harkat martabat,” ujar Bupati mengingatkan.(absa)

  Bupati Ketapang