KETAPANGNEWS.COM, New York—Wakil Menteri Luar (Menlu) Negeri Republik Indonesia, Dr A M Fachir menegaskan, Program prioritas Pemerintah saat ini untuk membangun daerah terpencil, infrastruktur dan tol laut merupakan bagian dari kontribusi nyata Indonesia terhadap pencapaian SDGs.

Hal ini disampaikan saat Fachir memimpin Delegasi RI saat joint debate pada Sidang Majelis Umum (SMU) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat belum lama ini.

Fachir menggaris-bawahi pentingnya PBB memainkan peran dalam konteks tata kelola ekonomi global dalam mendorong pembangunan melalui penciptaan lingkungan internasional yang kondusif, dan mampu mendukung stabilitas sekaligus mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

Selain itu, menurutnya PBB juga perlu memperkuat kemitraan dengan cara menjaga kelangsungan berbagai upaya dan inisiatif global yang sudah ada saat ini, seperti the Multi-stakeholders forum for Science, Technology and Innovation (STI), the Global Infrastructure Forum (GIF) dan Technology Bank. 

Lanjutnya, reformasi PBB harus dilakukan secara konsisten dan cepat, termasuk dalam rangka memperkuat kerja sama internasional di bidang regulasi keuangan. Kemudian, sistem pendanaan dan program multilateral,  terutama di PBB, harus dikoordinasikan secara ketat dan lebih fokus untuk mencegah duplikasi dalam membantu negara-negara mencapai Agenda 2030.

Ia mengungkapkan, Indonesia mencatat bahwa implementasi agenda 2030 akan memerlukan dukungan sumber daya yang besar. Untuk itu, diperlukan sumber pendanaan yang innovatif dan kemitraan yang lebih luas dengan memberdayakan kalangan swasta dan masyarakat madani.

Di depan Sidang Pleno yang dipimpin oleh Wakil Presiden Sidang Majelis Umum (SMU) PBB, ia juga menginformasikan keberhasilan Indonesia dalam mencapai 48 dari 67 indikator Millennium Development Goals (MDGs) dan 100 dari 169 target Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia juga menyampaikan komitmen untuk membuat berbagai peraturan guna memperkuat kapasitas institusi dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi SDGs tahun 2016 ini.(……)

Sumber: Kementerian Luar Negeri RI