Bupati Ingatkan Anggota Pokja ULP

“Berhati-hatilah dalam bekerja berkoordinasi dengan baik, kita tidak mengharapkan kejadian di tahun 2016 terulang lagi,” kata Bupati mengingatkan

Bupati Martin Rantan saat memberikan arahan kepada anggota Pokja ULP pangadaan barang dan jasa di kantor LPSE Kabupaten Ketapang 2
Bupati Martin Rantan saat memberikan arahan kepada anggota Pokja ULP pangadaan barang dan jasa di kantor LPSE Kabupaten Ketapang Senin (13/2). Alwi Adi

KETAPANGNEWS.COM-Bupati Ketapang Martin Rantan SH memberikan pengarahan kepada anggota kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ketapang, mengingat posisi anggota Pokja ULP yang sangat strategis dan rentan dengan godaan untuk selalu berhati -hati dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Berhati-hatilah dalam bekerja berkoordinasi dengan baik, kita tidak mengharapkan kejadian di tahun 2016 terulang lagi,” kata Bupati mengingatkan saat memberikan arahan kepada anggota Kelompok Kerja unit layanan pengadaan barang dan jasa di Kantor LPSE Ketapang, Senin (13/2)

Disampaikan Bupati bahwa akibat lambatnya penyerapan dana perimbangan berakibat dipotongnya dana DAK 10 persen, dan DAU Rp. 164 milyar.

Hal tersebut diingatkan Bupati tidak boleh terulang lagi dimana saat itu pada tanggal 31 Desember pukul 00,000 wib, bagian keuangan dan Bank Kalbar masih kerja membuka pelayanan.

Ditambahkan Bupati untuk anggaran poros jalan Pelang -Tumbang Titi pada tahun 2017 ini dianggarkan hanya untuk fungsional, dan pada tahun 2018 akan dilakukan penganggaran multi years termasuk jalan Sei awan Tanjung Pura Tanah merah dan seterusnya.

Demikian juga dengan Kantor Bupati akan dibenahi karena Kantor Bupati dimana sebagai pusat pemerintahan terdapat Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Badan Keuangan dan Aset daerah, Badan kepegawaian SDM, dan Inspektur juga tempat para pegawai.

Sementara itu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Ketapang Herry Iskandar memaparkan proses rekrut anggota kelompok kerja (pokja) unit layanan pengadaan (ULP) saat dibuka pendaftaran ada 32 orang yang mendaftar dan yang mengikuti test 31 orang,

Selanjutnya jumlah seluruh PNS yang dapat disarankan ada 3 orang selebihnya 26 orang PNS yang disarankan dengan catatan dan PNS yang tidak dapat disarankan sejumlah 2 orang dan jumlah anggota Pokja yang ada di SKPD 19 orang setelah digabung dengan Anggota Pokja pengadaan menjadi 25 orang.

Asisten Sekda Bidang  Ekbang dan Kesra Farhan,SE, M.Si mengaharapkan tugas pokja (kelompok Kerja) dapat berjalan dalam koridor ketentuanyang berlaku.

“Tidak ada sebuah kebijak-kebijakan yang dijalankan bertentangan dengan konstitusional,“ kata Farhan.

Setelah melalui proses proses seleksi dan dinyatakan terpilih, kinerja pokja ULP ini sudah ditunggu oleh pihak swasta maupun kontraktor.

“Kita harus terus mgembangkan diri juga memahami sebuah Perpres berikut turunan- turunan dan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan,“ jelas Farhan.

Dia berharap ketika Pokja mendapat kesulitan-kesulitan dalam menangani pekerjaan ada tempat kita berkonsultasi selain di Kabupaten adalah LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

“secara tehnis harus dipahami begitu mantap langkah- langkah kerja biar tidak keluar dari koridor, “ kata Farhan.

Menurut Farhan Pokja ULP berada pada posisi tengah sedangkan posisi awal pada perencanaan di SKPD, “ bolanya hari ini ada pada SKPD artinya keitka SKPD menghantarkan dokumen penawaran kita jalan,“ ujarnya.

Selanjutnya tinggal mendorong SKPD terhadap pekerjaan mana yang harus didahulukan dalam pengaaan barang dan jasa di Kabupaten Ketapang.

“Kita mendorong paling lambat bulan April sudah ada pekerjan-pekerjaan startegis yag dapat dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten harapan,” katanya.

Asiten II berharap semua punya mindset percepatan supaya larinya sama, karena pada waktu lalu menurut Dia ada hambatan serapan pelaporan dan sebagainya.

“Ditahun 2017 ini kita semua bertanggung jawab dalam pelaksanaan tender dengan demikian akan dapat menyerap anggaran,“ ucap Dia.

Kedepan Farhan berharap kepada anak-anak daerah yang bekerja di pemerintah daerah ini tentunya  menginginkan sebuah perubahan yang terfokus seperti target jalan pelang Tumbang Titi, Sei Awan Tanjung Pura, Tanah Merah dan seterusnya itu clear dimasa jabatan Bupati Martin Rantan.

“Kita harus mampu mencurahkan pikiran -pikiran tehnis persiapan administrasi kita demikian juga dengan bangunan Kantor Bupati Re-design dan clear bisa ditempati dan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,“ harap Farhan.(dra)

Leave a Reply

Your email address will not be published.