KETAPANGNEWS.COM-Anggota Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik melakukan kunjangan kerja ke Kabupaten Ketapang, Senin (31/10.Sejumlah masukan baik dari Polres Ketapang, Kejaksaan Negeri Ketapang dan Lapas Ketapang akan menjadi bahan untuk disampaikan ke Komisi III DPR RI.

“Semua hasil reses ini akan dibawa ke rapat- rapat resmi di Komisi III DPR RI,’’ tegas Erma di sela-sela kunjungannya di Ketapang, Senin (31/10).

Legislator Demokrat ini menjelaskan, kunjungan kerja ini dalam rangka reses dirinya sebagai anggota Komisi III DPR RI.

“Hari ini melakukan pertemuan bersama Polres, Kajaksaan Negeri dan Lapas Ketapang,” jelasnya.

Ia mengunkapkan,terhadap pertemuan di Mapolres hal menarik yang disampaikan pihak Polres Ketapang. Di antaranya persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).Pihaknya di Komisi III DPR RI juga sedang ada panitia kerja tentang Karhutla.

Erma menuturkan, mendapatkan masukan dari jajaran Polres Ketapang terkait adanya masyarakat adat atau tradisonal yang berladang. Kemudian Kapolres Ketapang, AKBP Sunario menurutnya menyampaikan beberapa ide terkait hal tersebut.

“Di antaranya harusnya ada solusi bagiamana mengalihkan cara beladang petani di Ketapang secara membakar lahan menjadi pengguna teknologi baru. Kemudian hal lain adalah sulitnya mencari saksi dari masyarakat untuk kasus narkoba. Lantaran masyarakat enggan bahkan takut menjadi saksi,’’ ungkapnya.

Erma menegaskan, sudah memerintahkan teman-teman di Fraksi Partai Demoktat DPRD Ketapang. Supaya mereka ikut langsung mengimbau masyarakat membantu polisi jika perlu saksi demi penegakan hukum.

Menurutnya, pada tahun ini kasus Karhutla di Ketapang tidak separah tahun sebelumnya. Tapi hal itu karena juga banyak terbantu fenomena elnino atau kemarau basah.

“Tentu saja tahun depan tetap harus lebih waspada,” saranya.

Erma menambahkan, pihaknya ingin pihak Polres Ketapang bahkan di seluruh Indonesia mempunyai kafasitas dalam soal penyidikan kasus Karhutla. Kemudian minimnya anggaran misalnya untuk mendatangkan saksi ahli terkait Karhutla.

Sedangkan saksi ahli itu misalnya di Ketapang tidak ada. Sehingga harus mendatangkan seperti dari saksi ahli dari Univesitas Gajah Mada (UGM). Tentu saja mendatangkan saksi ahli tersebut memerlukan biaya mahal sedangkan anggaran Polres minim.

“Saya dua pekan lalu sudah minta kepada Kabareskrim untuk disiapkan satu unit khusus di Mabes dahulu. Kemudian nanti di Polda dan tentu mengarah ke Polres. Supaya ada penyidik khusus yang handal dan disiapkan anggaran khusus,” jelasnya .

Anggota DPR RI, Erma Suryani Ranik saat melakukan kunjungan kerja (Reses) ke Kabupaten Ketapang tampak didampingi sejumlah Anggotaa DPRD Ketapang dari fraksi Partai Demokrat seperti Aquino Ceger, Alfian M Jali, Muhammad Bari, Amantus Sumarno dan Yang Kim.(dra)