KETAPANGNEWS.COM – Saat  ini Indonesia menjadi Negara kepualauan belum menjadi menjadi Negara Maritim. Suatu Negara disebut menjadi Negara maritim jika mampu memanfaatkan dan mengolah sumber daya kelautannya secara oftimal menjadi sumber kesejahteraan rakyatnya.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Ketapang Martin Rantan SH pada acara Hari Nusantara ke 17 di Pelabuhan Pendaratan Ikan Desa Sukabangun Dalam Kecamatan Delta Pawan Selasa (13/12).

“Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan Kesatuan Wilayah Nusantara yang utuh dimulai pada tahun 1957 tepatnya pada  tanggal  13 Desember 1957 yaitu dengan dilaksanakannya Deklarasi Juanda,” tegas Bupati Ketapang.

Deklarasi Juanda inilah yang menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara kepualauan terbesar di dunia. Selanjutnya tanggal 13 Desmeber secara resmui telah ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui keputusan Presiden RI nomor 126 tahun 2001.

Hari Nusantara 2016 mengambil tema “Tata Kelola Potensi Maritim Nusantara Yang Baik Menuju Poros Maritim Dunia”. Tema ini mengandung makna yang sangat tinggi dalam memotivasi kita semua untuk menggali serta menggerakkan baik sector pariwisata bahari maupun ekonomi kreatif bidang kelautan untuk membangun masa depan bangsa.

“Mensyukuri dan  memperingati Hari Nusantara saja tidaklah cukup, Namun kita harus berbuat yang lebih produktif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya kelautan yang luar biasa,” ucap Martin Rantan.

Bupati menyebutkan, masih banyak saudara kita, masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang hidup dalam kemiskinan dan perlu menjadi perhatian utama pemerintah dalam  pembangunan nasional.

Karena itu lanjutnya, perlu mengoftimalkan potensi sumber daya keluatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudah saatnya  bidang kelautan didorong untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional. Saat ini Indonesia baru menjadi Negara kepualauan, belum menjadi Negara maritim.

“Sebab suatu Negara maritim jika mampu memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautannya secara oftimal menjadi sumber kesejahteraan rakyatnya.,” kata mantan Anggota DPRD Propinsi Kalbar ini.

Martin menyebutkan, arah pembangunan kelautan Indonesia telah diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025.

Oleh, karena itu implementasi dan oftimalisasi pendayagunaan sumber daya kelautan perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan dan member manfaat bagi peningkatan kesejahteraabn masyarakat. Agar pembangunan bidang kelautan dapat memberikan manfaat secara oftimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka harus dilakuan secara terintegrasi.

Dengan diterbitkannya UU  nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, dimana pada pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan utusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energy dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah propinsi.

Pada lampiran UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut dijelaskan pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan yang merupakan kewenangan kabupaten yakni sub urusan Budidaya dan sub perikanan tangkap sedangkan sub kelauatan dan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan pusat dan propinsi.

Selain itu, sudah saatnya perencanaan pembangunan kelautan Indonesia mengodpsi pembangunan yang berbasis biru (blue economy). Melalui pendekatan blue economy diharapkan, mampu menyelaraskan kepentingan social-ekonomi dan ekonologi, sehingga  pemanfaatan sumber daya keluatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dengan prinsip blue economy, pembangunan yang dijalankan akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat mengakselerasi peningkatan kesejahrteraan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya serta masyarakat Kabupaten ketapang khususnya, termasuk didalamnya adalah masyarakat nelayan baik yang berada di pesisir pantai maupun yang berada di pinggir sungai yang aktifitasnya sehari-hari sebagai nelayan dan pembudidaya ikan.“Mari terus membangun laut di berbagai tempat, ruang dan waktu, serta menjadikan laut sebagai salah satu tumpuan masa depan bangsa,” ajak Bupati Ketapang Martin Rantan.(dra)