KETAPANGNEWS.COM—Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah, Alexander Wilyo mengungkapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ketapang tahun 2017 Rp. 2 triliun lebih. APBD diarahkan guna mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 mewujudkan Ketapang maju dan sejahtera.

“Saya kira ini yang selalu disampaikan Bupati Ketapang sebagai penyatu gerak langkah dalam melaksanakan kegiatan lima tahun kedepan,” kata Alexander Wilyo saat memaparkan APBD tahun 2017 pada rapat penyerahan Perbup di Aula Pendopo Bupati, Senin (23/1) .

Alexander mejelaskan, APBD Kabupaten Ketapang tahun 2017 telah disepakati bersama DPRD pada 30 November 2016. Setelah di evaluasi oleh gubernur, kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tanggal 23 Desember 2016.

“Jadi bersukurlah, bahwa APBD kita tahun 2017 ini tepat waktu. Jadi kita tidak kena sangsi, karena bagi daerah yang terlambat akan dikenakan sanksi berupa tidak dibayarnya gaji Bupati dan DPRD selama enam bulan,” Jelas Alexander.

Secara umum, Lanjut dia, APBD tahun 2017 APBD Rp. 2 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di prediksi sekitar 103 Miliar, dana perimbangan 1,5 triliun lebih. Sementara dana pendapatan yang sah 255,4 milyar.

“Dari 2 Triliun lebih, kontribusi PAD hanya sekitar lima persen. Sisanya tergantung dari dana perimbangan pemerintah pusat. Ini perlu saya sampaikan, supaya kedepan kita mematuhi apapun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat,” pintanya.

Dipaparkannya,  dari pendapatan 2 triliun lebih. Dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung Rp 1.053.000.000. Sedangkan belanja langsungnya Rp 986.000.000.

Belanja tidak langsung, diakuinya lebih besar. Kalau ditelusuri, ini tidak hanya gaji dan tunjangan. Tetapi diperbaharui juga oleh hibah, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk DD dan ADD hampir 300 miliar dari proporsi belanja tidak langsung.

“Jadi kalau orang memandang belanja tidak langsung  lebih besar, asumsinya negatif. Padahal bukan untuk gaji, akan tetapi untuk kepentingan seperti DD dan ADD.  Begitu juga sertifakasi guru dan dana BOS, semuanya ada di sini,” timbalnya.

Dari itu, diharapkan kepada sesama perangkat SKPD, agar dapat menyampaikan informasi yang benar terkait APBD. Sehingga tidak perlu mengompori atau menambah informasi yang tidak di pahami soal APBD.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya APBD dirinya juga berharap kepada SKPD agar segera menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Kemudian anggaran khas seperti dokumen, diantaranya penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sampai staf administrasi, staf tekhnis dan PPHP.

“Kita rencanakan minggu depan 30 januari sampai 3 februari dijadwalkan ferifikasi DPA untuk SKPD. Jadi ada waktu satu minggu untuk menyusun itu. Kalau yang lewat dari itu, saya tidak bisa ngomong. Tinggal pertimbangan Bupati, dilayani atau tidak,” tegasnya.

Ia menambahkan, Ini dilakukan supaya tepat waktu. Kami juga tidak melayani asistensi diluar jadwal.Terkecuali ada beberapa paket pekerjaan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Namun sampai hari ini kami masih belum menerima rincian kegiatan atau RKA dari DAK. Saya tidak perlu sebutkan, tetapi ada sampai hari ini yang belum clear untuk DAK. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya. Namun kami masih menunggu sebelum asistensi jadwal,” pungkasnya.(absa)