KETAPANGNEWS.COM– Pembagian kartu test pada hari pertama Selasa (21/2),  ribuan pelamar tenaga kontrak  non PNS memadati halaman Kantor Bupati Ketapang. Pengambilan kartu test akan dilaksanakan selama dua hari. Hari kedua Rabu (22/2) dari pukul 08.00 WIB-16.00 WIB yang dilayani para pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang.

Mengamankan arus lalui lintas dan kelancaran pengambilan kartu test, anggota Satuan Polisi Lalu Lintas terlihat sibuk mengatur kendaraan.. Demikian juga Satuan Polisi Pamong Praja yang mengamankan barisan pelamar yang antri pada meja petugas yang sudah ditentukan.

Setelah pembagian kartu test sesuai dengan jadwal yang ditetapkan panitia berdasarkan pengumumkan Bupati Ketapang nomor: 800/0258/BKPSDM-D tanggal 8 Februari 2017, maka akan dilakukan test tertulis dan wawancara dari tanggal 23-25 februari 2017.

“Test-nya mulai hari Kamis, Jumat dan Sabtu, ada yang test wawancara dan ada yang test tertulis,” kata Adi salah satu pelamar tenaga kontrak non PNS.

Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus seleksi test wawancara dan tertulis, rencananya  akan disampaikan pada 3 Maret 2017. Test pemantauan akhir (pantuhir) khusus untuk anggota Satpol PP akan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2017, dan hasil Pantuhir akan disampaikan pada tanggal 5 Maret 2017.

Sebelumnya Bupati Ketapang Martin Rantan menegaskan, penataan tenaga kontrak merupakan kebijakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih.  Saat ini  memang ada kekurangan pada bidang pendidikan, kesehatan dan penyuluh pertanian.

Bupati menjelaskan, kebutuhan pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar untuk meningkatkan indek pembangunan manusia (IPM).  Karena itu perlu ditambah.

Demikian juga pada bidang pertanian, khususnya Penyuluh pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian Kabupaten Ketapang.  Jika kualitas dan kuantitas produksi meningkat akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang maju menuju sejahtera.

Sementara pentingnya penambahan tenaga pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan IPM, salah satu kendala yang dihadapi adalah besarnya wilayah Ketapang. Sebagai Kabupaten terluas di Kalbar, solusinya kedepan memang harus diupayakan pemekaran daerah otonomi baru menuju sebuah propinsi baru.

Saat ini saja Kabupaten Ketapang  jelas Bupati, terdiri dari 253 desa/kelurahan, masyarakat yang sebagian besar hidup di sektor pertanian, tapi proses penyuluhan pertanian hanya dilayani sekitar 80 tenaga penyuluh.

“Bagaimana menjadikan pelayanan publik jadi baik, idealnya satu desa satu tenaga penyuluh, yang ada hanya 80-an tenaga penyuluh. Untuk meningkatkan sektor pertanian  tenaga penyuluh memang harus ditambah,” tegas Martin Rantan Bupati Ketapang pada malam ramah tamah setahun kepemimpinan Martin Rantan-Suprapto. (dra)