KETAPANGNEWS.COM—Aktivitas bongkar muat di Jalan Merdeka Kota Ketapang, tepatnya di depan toko-toko sembako, membuat lalu lintas sangat terganggu. Para pengguna jalan protes, mereka minta pihak berwenang segera menertibkan puluhan truk angkutan barang yang parkir seenaknya di ruas jalan tersebut, termasuk menegur pemilik toko sembako.

“Setiap hari banyak mobil angkutan, khususnya truk, yang singgah bongkar-muat barang di jalur itu. Karena jalan tidak begitu lebar dan hanya satu jalur, kita mau lewat pun kesulitan,” keluh Andi (30), salah seorang pengendara kepadaKetapangnews.com, Senin (13/2).

Aktivitas bongkar muat itu, menurutnya, dilakukan hampir setiap hari dan sudah sejak lama. Tidak ada teguran dari pihak berwenang, membuat para pengemudi truk dan pemilik toko sembako merasa biasa-biasa saja. Padahal para pengguna jalan sudah kesal dengan kemacetan lalu lintas yang ditimbulkannya.

“Sebagai sesama warga kami tidak melarang apalagi iri kepada orang yang membuka usaha (toko sembako-red). Tapi jangan lah usaha itu merugikan orang banyak,” tandasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ketapang, Joko Prastowo mengatakan, mengatasi itu semua pihaknya akan menghimbau kepada pemilik toko agar lebih menata parkiran.

Joko membenarkan, penyebab kemacetan yakni kebanyakan yang parkir dengan mengganggu lalu lintas adalah truk memuat barang didepan toko sembako.

“Kita akan himbau pemilik tokonya agar menata lebih rapi parkiran. Sehingga pengguna jalan lain tidak meras terganggu,” kata Joko, Senin (13/2).

Joko menjelaskan, dalam melakukan penertiban harus ada solusinya. Kalau mereka dilarang melakukan parkir disitu lalu harus parkir dimana. Ditambah lagi disitu tidak ada lahan parkir terutama sebelah kiri menuju pasar sentap.

“Jika mau ditata, sebenarnya penataan di Jalan Merdeka harus dilakukan dari awal,” jelas dia.

Terkait solusi yang akan diberikan masih menjadi pemikiran pihaknya. Hal demikian lantaran Peraturan Daerah (Perda) belum ada dalam penetapan daerah mana saja yang bebas hambatan lalu lintas.

“Kalau sudah ada Perdanya, Dishub tinggal melaksanakan tugas,” ucapnya.(absa)