KETAPANGNEWS.COM—Penerima Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan dinilai bermasalah. Hal demikian diungkapkan Lurah Kelurahan Sampit, Syaparuddin, Rabu (22/2) di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, dalam Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya penerima bantuan mendapat uang, namun pada realisasinya hanya mendapat material.

Selain itu, dalam penyaluran bantuan dengan nominal 10 sampai 15 juta tersebut diduga ada yang fiktif tepatnya di RT 38. Diakuinya, hal demikian diketahui dirinya setelah turun langsung melakukan pengecekan dilapangan.

“Dari 97 KK yang menerima BSPS dari pusat tersebut, diduga ada bangunan yang tidak terealisasi.  Diantaranya di RT 38. Sementara nama yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima BSPS,” ungkap Syaparuddin.

Sementara itu, Ketua RT 38, Ali Khainadi saat dikonfirmasi mengatakan, jumlah keseluruhan KK di RT yang dipimpinnya sebanyak 73 KK. Diyakini dia, data yang dimilikinya bisa dipastikan akurat. Terlebih data tersebut didapatnya dari hasil pendataan dilapangan.

“Karena dulunya data KK di RT 38 simpang siur, jadi saya lakukan pendataan langsung kelapangan. Ditemukanlah hasilnya 73 KK yang dipastikan sangat benar,” kata Ali saat ditemui di kediamannya.

Mengenai BSPS, ia membenarkan bahwa ada warganya yang menerima BSPS dalam bentuk barang dan sudah dibangunkan.

Sementara ditanyai soal dua nama yang mendapatkan BSPS di lingkungan RT nya atas nama Ani dan Hartono yang terdaftar sebagai penerima BSPS, ia mengaku tidak mengetahui lantaran dari data 73 KK yang dimilikinya bahwa nama tersebut tidak ada.

“Saya dapat data jumlah 73 KK di RT 38 langsung mendata dilapangan. Setahu saya nama yang dimaksud memang tidak ada,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, salah satu anggota BKM, Asmin (41) membenarkan bahwa penyaluran BSPS melalui BKM. Namun, dirinya selaku anggota tidak pernah dilibatkan dalam hal ini. Padahal kepengurusan BKM berjumlah 13 orang.

“Kami pengurus BKM ada 13 orang. Dalam penyaluran BSPS, kami 10 orang tidak dilibatkan. Jadi dalam hal ini saya pribadi juga tidak tahu menahu,” kata Asmin, Kamis (23/2).

Atas persoalan ini, dirinya sangat menyayangkan kejadian ini bingung tidak ada musyawarah dari pengurus yang menyalurkan (tiga orang-red) saat penyaluran. Ditambah lagi dalam penyaluran ada yang diduga fiktif.

Sementara, koordinator BKM masih belum bisa dikonfirmasi lantaran nomor Hp yang bersangkutan non aktif.(absa)