KETAPANGNEWS.COM—Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Se-Kalimantan Barat, Senin (8/5) malam di salah satu Hotel di Ketapang. Pada Rakor kali ini, Ketapang menjadi tuan rumah.

Bupati Ketapang, Martin Rantan SH menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang (Pemkab) dan pribadi mengucapkan selamat datang kepada para peserta Rakor dan nara sumber di kota Ketapang yang sangat kondusif ini. Dirinya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan.

“Diucapkan terima kasih serta penghargaan atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemkab Ketapang sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan Rakor se-Kalbar tahun 2017 ini,” ucap Bupati dalam sambutannya, Senin (8/5).

Menurut Martin, hal demikian tentunya akan menambah semangat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Terlebih ketapang sudah dua kali menjadi tuan rumah Rakor se-Kalbar. Ini kali kedua yang dipusatkan di Ketapang.

Martin mengatakan, Rakor Kependudukan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Serta sebagai pelaksanaan dari salah satu Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,” kata Martin.

Lebih lanjut, Martin mengatakan, program prioritas nasional dibidang pelayanan administrasi kependudukan, yaitu memenuhi hak-hak penduduk agar memiliki dokumen kependudukan.

Program pemerintah dibidang tertib administrasi kependudukan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang. Yakni mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera. Misi pertama, melaksanakan tata kepemerintahan yang baik.

“Salah satunya melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat dan akurat dengan didukung aparatur yang bekerja profesional, jujur, inovatif dan disiplin serta tidak diskriminatif,” paparnya.

Melihat tema, yaitu Rakor Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Se Kalimantan Barat, Kita Tingkatkan Singkronisasi Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan, Serta Optimalisasi Perekaman KTP Elektronik di Kecamatan.

Menurut mantan anggota DPRD Ketapang ini menjadi isu sentral dan perlu didiskusikan bersama peserta rakor. Sebab, administrasi kependudukan menjadi salah satu bagian dari program prioritas nasional dibidang pelayanan administrasi kependudukan.

Percepatan perekaman e-KTP bagi penduduk harus menjadi skala prioritas daerah dalam rangka akurasi data penduduk. Sekaligus mendukung percepatan target nasional.

“Melalui pembahasan dalam Rakor ini diharapkan ada kesamaan persefsi. Sehingga pelaksanaan perekaman e-KTP dapat berjalan baik dan dapat memenuhi target sebagaimana yang diharapkan,” pinta dia.

Sekretaris partai berlambang pohon beringin ini juga menuturkan, pelayanan administrasi kependudukan perlu ditingkatkan. Sejalan dengan tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang harus memenuhi standar tekhnologi informasi, dinamis tertib dan tidak diskriminatif.

“Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima terhadap permasalahan kependudukan,” timpalnya.

Oleh karena itu, peran serta aktif dari semua pihak sangat dibutuhkan. Mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, Disdukcapil dan pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga masyarakat dimasing-masing wilayahnya.

Terlebih, percepatan penyelesaian perekaman e-KTP bagi penduduk sangat mendesak dilakukan dalam rangka akurasi data penduduk serta tidak dapat dipalsukan. Point pentingnya adalah semua penduduk harus tercatat dan terekam dalam database kependudukan dan tidak ada data yang ganda.

“Pemkab Ketapang dan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalbar, tentunya sudah berkomitmen untuk mempercepat perekaman e-KTP dan kepemilikan akta kelahiran,” ujarnya.

Dalam mensukseskan program pemerintah dibidang tertib administrasi kependudukan, perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak dan solidaritas Disdukcapil selaku instansi pelaksana.

Selain itu, perlu dibangun kerjasama dengan pihak terkait. Seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, rumah sakit, sekolah, Perguruan Tinggi dan puskesmas serta penolong persalinan.

Dalam kesempatan baik ini, mari lakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kita semua tidak ingin ada masyarakat yang belum tersentuh pelayanan administrasi kependudukan.

“Jika kondisi ini masih ada, maka harus dapat menggugah kita semua terutama jajaran Disdukcapil, termasuk para camat, lurah, kepala desa, ketua RW dan ketua RT. Agar bekerja lebih keras lagi sehingga semua warga tersentuh pelayanan,” ajaknya.

Diakhir sambutannya, ia menghimbau kepada seluruh peserta rakor untuk dapat memanfaatkan forum rakor dengan seoptimal mungkin. Sehingga penerapan e-KTP dan kepemilikan akta di Kalbar dapat terealisasi secara keseluruhan sesuai waktu yang telah ditentukan.(adv/absa)