KETAPANGNEWS.COM- Program pembangunan rumah tanpa uang muka alias DP 0 Rupiah yang diinisiatori oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang segera direalisasikan. Jum’at (26/5) direncanakan akan dilakukan peletakan batu pertama.

“Insya Allah Jum’at besok akan dilakukan peletakan batu pertama,” kata Kajari Ketapang Joko Yuhono Kamis (25/5).

Ia mengungkapkan, dirinya bersyukur ada pengembang yang bersedia membantu mewujudkan program yang dimatangkannya selama dua bulan belakang. Ditambah lagi suport dari Pemerintah Daerah melalui para pejabat terkait yang sebelumnya telah diajak rapat koordinasi membahas rencana ini.

“Saya bersyukur peluncuran rumah murah sesuai target sebelum bulan puasa, jujur ide ini muncul karena masih banyak pegawai di Ketapang belum memiliki rumah,” ucap Kajari.

Ia menuturkan, ditambah lagi hangatnya beberapa waktu lalu perdebatan DP 0 rupiah dalam pemilihan Gubernur Jakarta selama enam bulan terakhir.

“Jadi jika di Jakarta masih wacana, Ketapang sudah terlaksana,” ucapnya.

Ia berharap, pembangunan rumah tanpa DP dapat berjalan lancar dan terus didukung pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang terlebih untuk tahap awal perumahan yang akan dibangun didahulukan untuk pegawai yang ada di ketapang dan belum memiliki rumah.

“Meskipun saat ini pembangunan rumah lebih mendahulukan para pegawai yang belum memiliki tempat tinggal.Kedepan melihat animo masyarakat maka nanti juga akan terus dikembangkan untuk masyarakat umum,” tuturnya.

Perumahan Kayung Adhyaksa Residence

Sementara Ketua Real Estate Indonesia (Rei) cabang Kalimantan Barat (Kalbar) sekaligus pemilik PT Kayung Usaha Properti, mengaku setuju dengan gagasan Kajari Ketapang membangun rumah murah tanpa DP. Ia menjelaskan, selama dua bulan belakangan dirinya telah menyelesaikan pembelian lahan sekitar 10 hektare diwilayah Perkotaan Ketapang.

“Dilahan yang sudah kita bebaskan akan kita bangun perumahan Kayung Adhyaksa Residence.Nama perumahan kita ambil lantaran ide membangun perumahan ini datang dari bapak Joko yang merupakan seorang jaksa,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, setelah pembebasan lahan, persoalan izin-izin membangun diakuinya sudah beres termasuk skema kerjasama dengan Bank Kalbar. Menurutnya skema dalam pembelian rumah ini mengacu pada aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016.

“Sementara kita akan bangun sekitar 400 unit rumah untuk pegawai negeri sipil di Ketapang,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika berdasarkan peraturan pemerintah menetapkan harga rumah murah setiap provinsi yang mana untuk wilayah Kalbar harganya berkisar Rp 121-140 juta. Namun diakuinya dirinya hanya menjual harga perunit Rp 135 dengan tipe 36/120.

“Untuk untungnya mungkin sekitar Rp 3-5 juta perunitnya, tapi untuk saya, itu tidak jadi masalah,” ungkapnya.

Ia mengaku, menerima tawaran tersebut selain membantu para pegawai yang belum memiliki rumah juga melihat prospek pusat bisnis didepan perumahan yang akan dibangun yang menurutnya akan menguntungkan dari segi bisnis.

“Selain itu tawaran saya terima karena pak joko dan pemerintah daerah menjamin percepatan perizinan dan biaya normal sesuai aturan,” ujarnya.

Ia menerangkan, bagi seorang pengembang, membangun rumah menjadi mahal jika banyak tahapan perizinan dan ongkos sana sini. Sehingga ketika ada jaminan biaya sesuai dengan aturan dan cepat dirinya berani membangun rumah murah kendati untungnya tidak besar.

Ia menambahkan, untuk izin pendahuluannya dalam proses dan izin Bank akan mulai proses setelah transaksi dengan pembeli.(dra).