KETAPANGNEWS.COM– Ketua Perkumpulan Bihak Sekayuq, Sabinus Andi mempertanyakan banyaknya proyek-proyek Penunjukan Langsung (PL) di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan yang jumlahnya mencapai ribuan proyek. Ia menilai ribuan paket PL sama sekali tidak mengakomodir kepentingan masyarakat ramai.

“Yang ingin kita pertanyakan manfaat proyek PL sampai ribuan paket apa, jumlah yang luar biasa banyaknya,” Ungkapnya Minggu (21/5).

Ia mempertayakan, terus apakah pendistribusiannya merata kesemua Kecamatan, karena setahunya di tempatnya Kecamatan Hulu Sungai sangat minim adanya bantuan proyek-proyek PL.

Ia mengatakan, seharusnya pihak dinas bisa berpikir kedepan untuk kepentingan masyarakat banyak, daripada membuat ribuan paket PL alangkah baiknya proyek-proyek yang dipecah-pecah itu dibuat suatu proyek yang ditanderkan yang diprioritaskan untuk infrastruktur dasar yang dapat membuka akses jalan sehingga membantu masyarakat yang kebanyakan bertani dalam aktivitas pertanian mereka.

Ia menilai, ribuan paket PL mubajir karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat banyak sebab proyek-proyek PL kadang-kadang titipan oknum tertentu.

“Belum lagi pendistribusian proyeknya tidak merata disemua Kecamatan,” tegasnya.

Menurutnya, kadang-kadang proyek-proyek PL kebanyakan untuk pekerjaan yang tidak krusial atau terlalu penting sehingga peruntukannya dinilai kurang tepat terlebih jumlahnya mencapai ribuan paket sehingga rawan terjadi penyimpangan.

Untuk itu ia berharap ribuan paket ini dapat benar-benar diperuntukan untuk kepentingan masyarakat banyak dan dapat diawasi sehingga ketika terjadi penyimpangan maka dapat langsung dilaporkan kepihak terkait untuk ditindak lanjuti.

“Kita berharap tidak ada lagi paket proyek PL jumlahnya sampai ribuan, lebih bagus dijadikan tender untuk proyek infrastruktur dasar karena di Ketapang masih banyak daerah pedalaman yang belum terbuka aksesnya termasuk Hulu Sungai salah satunya,” ujarnya.

“Bukannya tidak percaya sama apa yang telah dibuat dinas tapi kenyataannya selama ini didaerah kami bantuan minim padahal mayoritas warga ditempat kami bertani dan beladang,” ucapnya.

Ia menambahkan, akibat jumlah paket proyek yang membludak, ia menilai menjadi salah satu penyebab lambatnya serapan anggaran di Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebenunan, sehingga bisa saja berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat.

“Yang kita khawatirkan, ribuan paket rawan terjadi penyimpangan jika tidak terawasi,” tuturnya.

1.078 Paket Penunjukan Langsung

Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (DPPP), Eldiyanto membenarkan kalau ada ribuan paket di dinasnya. Ribuan paket tersebut paling banyak terdapat dibidang Prasarana dan Sarana (PSP).

“Yang paling banyak di bidang PSP yang jumlahnya 1.078 paket penunjukan langsung (PL-red) sedangkan untuk bidang lain seperti peternakan dan lainnya hanya sedikit saja,” jelas kepada wartawan.

Ia menuturkan, dari keterangan Kepala Bidang (Kabid) PSP, Hermansyahwiran, kalau 1.078 paket PL dibidang PSP merupakan usulan dari aspirasi anggota dewan serta usulan daerah.

“Keterangan kabidnya, untuk 1.078 paket total anggaran di daftar pengguna anggaran (DPA-red) khusus dibidang PSP sekitar Rp 105 Miliar yang mana kurang lebih Rp 74 Miliar usulan aspirasi dewan dan sisanya kebijakan daerah,”ujarnya.

Menurutnya, hingga saat ini memang masih banyak pekerjaan yang belum terealisasi sehingga serapan anggaran di dinasnya masih minim, untuk itu ia meminta kepada pejabat yang membidangi khususnya di bidang PSP yang terdapat ribuan paket proyek agar dapat melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.

“Imbauan saya untuk pejabat di bidang PSP jangan tebang pilih dalam realisasi kegiatan yang ada, jangan mentang-mentang punya aspirasi lalu diakomodir semua, atau mendahulukan oknum-oknum pejabat tertentu, tapi harus merata dan mendahulukan kebutuhan masyarakat yang berharap manfaat dari proyek yang ada,” tegasnya. (dra).