KETAPANGNEWS.COM – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana akan mengangarkan rehab gedung shelter atau tempat penampungan orang-orang terlantar pada tahun 2018 mendatang.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Rustami menjelaskan, tahun depan kemungkinan dibangun, tapi bukan pembangunan baru melainkan akan merehab gedung bekas kantor Keluarga Berencana (KB-red).

“Disana nanti akan menjadi shelter untuk menampung orang-orang terlantar,” ungkapnya, Jumat (2/6).

Selain menjadikan gedung bekas kantor KB menjadi shelter pihaknya akan menggunakan gedung yang nantinya akan direhab kembali sebagai kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Ketapang yang saat ini belum memiliki kantor.

“Nanti kalau KPAIDnya sendiri sudah terbentuk dan berjalan kita rencanakan nanti setelah gedung shelter terbangun maka kantor KPAID juga disana,” tuturnya.

Menurutnya, keinginan membangun gedung untuk shelter lantaran shelter sendiri dinilai penting keberadaan sebagai wadah untuk menampung orang-orang terlantar, terlebih ketika kantor KPAID ditempatkan dilokasi yang sama.

“Maka nantinya anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan pendampingan langsung di shelter sehingga pengawasan akan lebih mudah dilakukan,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberadaan shelter penting, terlebih Ketapang daerah yang akses masuknya gampang jadi poteni orang terlantar tinggi, dengan adanya shelter tentu dapat membantu dalam menangani persoalan orang terlantar.

Ia menerangkan, nantinya digedung shelter akan terdapat beberapa ruangan untuk menampung orang-orang terlantar yang mana akan dibina dan nantinya biayanya ditanggung pihaknya melalui anggaran yang ada.

“Semoga rencana pembangunan shelter dapat terealisasi dengan bantuan dan dukungan semua pihak terkait.Jadi kita berharap dukungan semua pihak terutama dalam penganggaran agar tahun depan rencana bisa terealisasi,” harapnya.

Dukungan DPRD

Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir mengaku mendukung rencana Dinas Sosial dalam membangun gedung Shelter sekaligus kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Ketapang.

“Keberadaan Shelter tentu membantu dalam pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat terlantar yang ada di Ketapang. Kita di DPRD sangat mendukung rencana ini dan siap membantu dalam penganggarannya,” ucapnya.

Menurutnya, Ketapang merupakan daerah yang akses masuknya mudah sehingga memerlukan Shelter sebagai tempat menampung orang terlantar. Apalagi nantinya selain Shelter juga akan ada kantor KPAID Ketapang sehingga dapat mempermudah para komisioner KPAID dalam memberikan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum lantaran di Shelter sendiri memiliki ruangan-ruangan dapat dipergunakan untuk melakukan pendampinan.

“Memang sudah seharusnya Ketapang memiliki Shelter, jadi ini tentu harus direalisasikan dan didukung semua pihak terkait,” katanya.

Ia menambahkan, kedepan selain menjadi lokasi penampungan masyarakat terlantar, nanti diharapkan dinas sosial dapat melakukan pembinaan dan pelatihan dilokasi shelter kepada masyarakat terlantar agar dapat memiliki keterampilan yang dipergunakan untuk bekerja nantinya.(dra)