KETAPANGNEWS.COM – Rapat Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana Program dan Kegiatan APBD tahun 2017 berlangsung di ruang rapat Pendopo kompleks rumah dinas Jabatan Bupati Ketapang, Selasa (13/6). Terkait masih rendahnya serapan anggaran ditiap SKPD Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Rapat yang dipimpin oleh Sekda Drs H.M Mansyur untuk mendengarkan laporan dari seluruh SKPD dan pemaparan serapan anggran APBD tahun 2017 oleh Kepala Bapeda Drs Mahyudin. M.Si dihadiri langsung Bupati Martin Rantan SH, dan Wakil Bupati Drs Suparpto.S, para Asisten, Kepala SKPD dan Inspektorat Kepala Badan, para Camat, dan Lurah se-KabupatenKetapang.

Setelah mendengarkan paparan dan arahan dari Bapeda terkait serapan anggaran dan hasil monitoring Kepala Inspektorat Ketapang, Devie Prantito berkaitan dengan penilaian penyerapan angaran yang masih rendah ada beberapa hal yang disampaikan hasil evaluasi di 12 SKPD seperti penentuan target teratas keuangan di SKPD triwulan I dan II dinilainya terlalu tinggi tidak memperhatikan kemampuan penyerapan anggara kas itu sendiri.

“Yang paling krusial terlambatnya urusan DPA tahun 2017, kami mendapatkan data di Bapeda rata- rata baru selesai di Bulan Maret tahun 2017 alasanya terjadi gonta ganti fisik DPA itu sendiri, “ jelas Devie.

Disampaikanya, selain itu banyak lagi yang disampaikan terkait aplikasi, pelaporan, tenaga teknis konstruksi, serta tenaga keuangan di SKPD yang banyak kegiatan.

Inspektur Devie Prantito berharap pimpinan SKPD selalu melakukan monitoring dijajarannya, terpenting perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan belanja langsung, terutama di triwulan II dan III hal ini agar tingkat serapan anggaran maksimal, terutama paket yang tidak melalui proses pelelangan, dan dana melalui DAK yang harus segera direlealisasikan.

“Perbaikan Manajemen peningkatan dan kemampuan pengelolaan kegiatan terutama proyek, “ kata Dia.

Sementara itu Bupati Martin Rantan SH mengatakan, terkait urusan Pemerintahan mantan Anggota DPRD Ketapang ini sudah 10 tahun di badan anggaran dan 1 tahun di provinsi.

“Jadi kalau mengubah-ubah DPA anggaran, apalagi berdasarkan laporan Bapeda masih ada yang asistensi Minggu lalu, wah ini jauh sekali,” kata Bupati menyesalkan.

Bupati menjelaskan, terkait dengan dana DAK sudah dikonsultasikan ke Pemerintah pusat sebelum disahkan dalam APBD, sehingga sudah diketuk palu APBD.

Bupati menegaskan, bahwa SKPD sudah boleh melakukan pelelangan karena DAK tidak akan berubah nilai dan lokasinya, hal ini ditekankan Bupati dikarenakan sampai Bulan ini DAK masih ada yang belum dilelang.

Untuk tahun yang akan datang setelah dilakukan konsultasi ke Bapenas bahkan sampai Kementerian keuangan, kemudian diketok palu APBD tahun 2018, Bupati mengitruksikan harus segera dipersiapankan untuk melakukan pelelangan.

“Supaya tidak terulang lagi, sudah lewat bulan Juni ada yang belum dilelang akan terjadi lagi pemotongan DAK dan pemotongan DAU,” tegas Bupati.

Bupati menekankan terhadap proyek Pengadaan Langsung (PL) jangan lagi diotak atik, karena Ia mendengar setelah di sahkan dalam APBD judulnya ada yang diubah-ubah lagi dalam RAP dan DPA, hal ini yang menurut Bupati membuat lamban progres penyerapan, belum lagi bagian perencanaan di yang ada di dinas-dinas yang sering berubah-rubah.

Terhadap pengadaan langsung terhadap 3.200 paket yang terealiasasi baru 1.531 paket Bupati meminta dalam Bulan ini dikerjakan sesudah itu yang lelang 191 yang direlaisasi baru 113 itu juga diminta Bupati agar dipercepat.

Kepada masing- masing pejabat struktural Bupati meminta berupaya untuk melakukan percepatan terutama PL, khususnya dana DAK dan ini tidak boleh lewat sampai bulan Juni ini.

“Kalau lewat Bulan Juni ini DAK akan dipotong, akan terjadi punishment (hukuman) karena saudara dianggap tidak mampu melaksanakan tugas- tugas,” tegas Bupati Martin Rantan.

Terhadap seluruh pejabat eselon II yag sudah bekerja dengan maksimal tetapi dieselon III dan IV diingatkan Bupati termasuk staf jangan menyulitkan pimpinan.

“Jangan sampai ada pemikiran dari pejabat mulai dari eselon II sampai staf ada ambisisi sesuatu atas keuangan yang dikelola. “ ucap Bupati mengingatkan.

Bupati Martin berharap dengan evaluasi ini semakin cepat proses penyerapan anggaran sementara untuk pengawasan ini Bupati mendelgasikan langsung kepada Wakil Bupati Drs Suprapto dibantu Inspektorat dalam pengawasan anggaran.(Adv/dra).