KETAPANGNEWS.COM – Sebanyak 85 orang dari Aliansi Tenaga Kontrak Honorer Ketapang menggelar aksi damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rumah Dinas Bupati Ketapang, Senin (24/7). Aksi dipimpin langsung ketua Aliansi, Maulana Harva SP.

Aksi dilaksanakan guna meminta kejelasan hak atas janji Pemkab untuk mengakomodir kembali tenaga kontrak yang tidak lulus pada test kemarin.

Dalam orasinya, Maulana Harva meminta pengembalian hak seperti SK, dan kejelasan nasib para honorer atau kontrak yang sudah mengabdi sekian lama serta dalam pengambilannya jangan pilih kasih.

Tak hanya itu, Maulana juga akan melaporkan ke Komisi IX DPR RI dan Ombudsman apabila apa yang menjadi aspirasi pihaknya tidak ada penyelesaiannya.

“Jika tidak ada kejelasannya penyelesaiannya, kita akan laporkan persoalan ini,” ungkap Maulana.

Meski dengan isi tuntutan yang disampaikan secara lantang, namun saat menuju ke gedung kumpulan wakil rakyat tersebut, tidak ada satupun yang berada ditempat lantaran melaksanakan rapat di Pendopo Bupati.

Namun demikian, kedatangan tersebut disambut oleh Sekretaris Satuan Pol PP Ketapang, Supriyadi. Dalam penyampaiannya, Supriadi menyampaikan,dalam waktu dekat para tenaga honorer atau kontrak khususnya Pol PP akan direkrut dan akan di keluarkan SK.

“Tetapi yang dikeluarkan SK nya hanya sebanyak 60 orang saja,” kata Supriadi.

Selanjutnya, para pengunjuk rasa bergeser menuju Pendopo Bupati, kedatangan massa disambut Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus SPd didampingi wakilnya Junaidi SP MSi yang kebetulan sedang berada di Pendopo.

Budi meuturkan, untuk para tenaga honorer dan kontrak di Ketapang akan diakomodir serta diserahkan kepada kepala dinas masing-masing.

“Jadi semuanya tinggal tergantung dari keputusan SKPD masing-masing. Serta dalam waktu dekat akan di tarik. Apabila semuanya sudah terdata dari tiap SKPD. Maka akan diserahkan kepada Bupati Ketapang,” pungkasnya.(absa).