KETAPANGNEWS.COM – Anggota DPRD Ketapang, Irawan sangat menyesalkan keberadaan jembatan timbang yang berada di Desa Siduk, Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU) yang dinilai tidak berfungsi optimal.

“Ini terkesan merupakan proyek mubajir. Dinas Perhubungan Provinsi serahkan saja kewenangan pengelolaan jembatan timbang ke Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang jika tidak sanggup mengelolanya,” tegas Irawan Minggu (9/7).

Menurutnya, keberadaan jembatan timbang sendiri diharapkan dapat mengawasi kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan baik yang hendak masuk atau keluar Ketapang agar tidak membawa beban melebihi aturan yang ada.

“Karena tidak berfungsi dengan benar masih banyak truk bermuatan berlebihan leluasa melintasi jalan-jalan di Ketapang,” ujarnya.

Legislator NasDem ini mengungkapkan, pernah beraudiensi dengan DPRD Provinsi Kalbar, menurut mereka (DPRD Provinsi red) untuk mengatasi over kapasitas muatan akan didirikan jembatan-jembatan timbang di Ketapang.

“Tapi kenyataannya jangankan mau membangun banyak jembatan timbang, yang sudah ada saja sampai saat ini terkesan diabaikan,” ungkapnya.

Jika memang jembatan timbang merupakan kewenangan provinsi kata Irawan, maka dinas terkait yang memiliki kewenangan harusnya pro aktif dan tidak terkesan tutup mata dengan keberadaan jembatan timbang yang tidak berfungsi tersebut.

“Jika memang pihak dinas perhubungan provinsi tidak sanggup untuk mengelola jembatan timbang tersebut maka bisa saja lakukan kerjasama dengan Pemda Ketapang melalui Dinas Perhubungan Ketapang,” ujarnya.

Ia menyarankan, dinas perhubungan ketapang jangan cuma menunggu, kalau merasa sanggup dan siap jemput bola lakukan koordinasi dan kerjasama agar bisa memiliki kewenangan dalam memfungsikan jembatan timbang.

“Jangan antara provinsi dan kabupaten loe-loe, gue-gue,” ucapnya.

Menurutnya, akibat banyaknya truk bermuatan over kapasitas, tentu banyak hal negatif yang ditimbulkan, mulai dari keselamatan masyarakat pengguna jalan hingga jalan-jalan yang ada mudah rusak akibat dilewati beban yang melebihi standar jalan.

“Saya pernah lihat truk pengangkut tandan buah segar leluasa melintas dengan beban berlebih,” ujarnya.

Ia menuturkan, tentu itu jadi pertanyaan kenapa dibiarkan dan akan menimbulkan opini negatif dipublik apakah ada kesepakatan atau deal-deal antara pihak terkait sehingga terkesan membiarkan truk-truk over kapasitas melintasi jalan dengan leluasa.

“Agar tidak dinilai proyek mubajir atau hanya sekedar proyek saja, pihak dinas perhubungan provinsi diharapkan untuk pro aktif dan berkoordinasi dengan pihak Pemda Ketapang melalui dinas perhubungan ketapang,” katanya.

Hal ini lanjut Irawan guna mencari solusi atau jalan terbaik agar jembatan timbang tidak terbengkali dan dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Harus segera dikoordinasikan karena ini juga untuk kepentingan masyarakat Ketapang. (dra).