KETAPANGNEWS. COM – Anggota DPR RI Komisi XI, Ir G Michael Jeno, MM mengatakan dirinya sengaja membawa PT SMI untuk hadir di Ketapang dan melaksanakan kegiatan Roundtable Meeting dan Dialog Media guna penguatan program infrastruktur dasar serta pembangunan kemandirian ekonomi di kalbar

Menurutnya dalam kegiatan ini sebenarnya ingin mendiskusikan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ada di Ketapang, khususnya dalam programnya presiden Jokowi dan wakil presiden Jusuf Kalla memang mengejar ketertinggalan infrastruktur yang dinilai memang sangat tertinggal.

“Kebutuhan pembiayaan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur sampai tahun 2019 sekitar 5.000 triliun, sedangkan APBN negara kita hanya sekitar 2.000 triliun jadi terdapat kekurangan sekitar 3.000 triliun,” katanya usai kegiatan, Rabu (9/8) di salah satu Hotel di Ketapang.

Ia menilai harus ada alternatif pembiayaan dalam mengejar pembangunan infrastruktur yang mana salah satunya adalah kehadiran PT SMI selaku BUMN dibawah Departemen Keuangan.

“Satu diantaranya tugasnya mencari sumber pembiayaan dengan bunga rendah di seluruh dunia, sehingga ketika mendapat dana dengan bunga murah kemudian dibawa ke Indonesia guna mengisi kekurangan pembiayaan infrastruktur ini,” jelasnya.

Michael Jeno mengungkapkan, untuk di Kalbar sendiri total APBD Provinsi ditambah APBD di 14 kabupaten dan Kota hanya sekitar 21 Triliun tentu hal tersebut jauh dari kata memadai untuk mengejar pembangunan infrastruktur yang ada di Kalbar.

“Apalagi untuk di Ketapang, dengan APBD terbatas dan wilayah sangat luas,” ujarnya.

Ia menilai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dinilai banyak tentu sangat terbatas dana APBD yang dimiliki.

“Contohnya saja untuk Jalan Pelang misalkan dibutuhkan dana sebesar Rp 60 Miliar. Saya sarankan jika Pemda mau bekerjasama dengan cara meminjam ke PT SMI maka pembangunan Jalan Pelang bisa langsung dibangun dalam kurun waktu setahun,” saranya.

Sehingga ujar Michael, masyarakat bisa langsung menikmatinya, dibandingkan jika dibangun bertahapn misalkan tahun ini dengan anggaran Rp 15 Miliar, tahun selanjutnya Rp 20 miliar dan tahun berikutnya dianggarkan kembali sekian miliar.

“Tentu pembangunan membutuhkan waktu lama dan biayanya bisa semakin meningkat mengingat harga barang-barang seperti semen dan lainnya bisa mengalami kenaikan dan harga tukang bisa saja naik setiap tahunnya,” ucapnya.

Menurutnya, dengan meminjam dana pembangunan di PT SMI dengan bunga yang jauh lebih rendah dari Bank yang hanya sekitar 7-7,5 persen dan bisa dibayar dengan cicilan menggunakan APBD tentu pembangunan dapat segera terselesaikan.

“Dan Pemda bisa menggunakan APBD untuk pembangunan prioritas lainnya,” jelasnya.

Untuk itu, dengan kehadiran PT SMI di KetapangIa berharap dapat memberikan informasi awal, sehingga kekurangan sumber pembiayaan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastrukur di Ketapang khususnya memiliki alternatif.

“Untuk di Kalbar memang belum ada satu Pemda yang melakukan kerjasama dengan PT SMI tapi kalau pihak swasta sudah ada contohnya pembangunan Bandara Supadio pembiayaan modalnya dari PT SMI,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, sebenarnya keberadaan PT SMI yang menawarkan alternatif pinjaman dengan bunga rendah dapat membuat kepala daerah lebih mudah merealisasikan pembangunan infrastruktur.

“Mengingat uang pinjaman langsung dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan tanpa harus menunggu waktu bertahun-tahun untuk pembangunan,” tuturnya.

Michael menambahkan, apalagi Kabupaten Ketapang wilayahnya sangat luas, dengan APBD yang ada, tidak akan cukup untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang ada.(dra)