KETAPANGNEWS.COM—Selain menggelar seminar dan dialog penguatan kewirausahaan, Selasa (8/9) kemarin, dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Ketapang, Anggota DPR RI Komisi XI, Ir G Micheal Jeno MM juga menyelenggarakan Roundtable Meeting dan dialog media, Rabu (9/8) di salah satu Hotel Ketapang.

Kegiatan tersebut bertemakan, “Penguatan Program Infrastruktur Dasar serta Pembangunan Kemandirian Ekonomi di Kalimatan Barat (Kalbar). Dalam pelaksanaan, Micheal Jeno menghadirkan direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Agresius Robajanto Kadiaman sebagai nara sumber.

Untuk diketahui, PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia (RI) sekaligus mitra kerja Komisi XI DPR RI. Dimana salah satu tugas utamanya adalah mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

“Salah satu tugas utama PT SMI adalah mencari sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang murah dan bunganya pun rendah,” kata Micheal Jeno saat konferensi di Ketapang, Rabu (9/8).

Micheal menjelaskan, seperti diketahui bahwa, salah satu program utama dikepemerintahan Presiden Jokowi-JK adalah untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Untuk mengejar ketertinggalan sampai 2019, kebutuhan anggarannya sekitar Rp 5.000 Triliun, sementara kekuatan APBN hari ini hanya Rp 2.000 Triliun.

“Jika dalam satu tahun untuk pembangunan infrastruktur Rp .200 sampai 300 Triliun pertahun, berarti kalau dikali selama lima tahun yakni 1.500 Triliun. Artinya masih perlu Rp. 3.000 Triliun untuk mengejar ketertinggalan sampai 2019 mendatang,” jelas Jeno.

Diungkap Jeno, kalau berharap pembangunan infrastruktur semata-mata dari anggaran negara, baik APBN ataupun APBD tentu tidaklah cukup. Untuk itu, dihadirkannya PT SMI sebagai mitra kerja Komisi XI DPR RI sebagai alternatif menutupi kekurangan anggaran, terutama di Kalimantan Barat (Kalbar).

“Di Kalbar yang didalamnya termasuk 14 Kabupaten/Kota APBDnya hanya 21 Triliun. Jika untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur jauh dari memadai. Lantaran kebutuhan infrastruktur sangatlah banyak. Makanya meraka (SMI-red) diajak ke Kalbar,” ungkapnya.

Lantut Jeno, kalau berharap dari APBD maka tidaklah cukup. Lantaran kebutuhan infrastruktur sangat banyak, salah satu contohnya di Kabupaten Ketapang. Satu diantara contohnya sedang membangun jalan Pelang-Tumbang Titi. Dimana Kebutuhan anggaran sekitar Rp 60 Miliar. Sementara proses pembangunannya dicicil Rp 15 Miliar pertahun atau proyek multiyears.

“Jadi jika butuh anggaran segitu, pinjam sama SMI dengan bunga rendah berkisar 6 sampai 7 persen, lalau dicicil menggunakan APBD. Sehingga jalan tersebut yang membutuhkan angagran Rp. 60 Miliar bisa terbangun dalam satu tahun dan masyarakat langsung menikmati,” ujarnya.

Untuk itu, dihadirkannya PT.SMI dalam dialog ini supaya memberikan pemahaman dan gambaran, bahwa ada alternatif untuk menutipi kekurangan pembiayaan membangun infrastruktur. Terlebih peminjaman digunakan untuk pembangunan memiliki penghasilan, seperti rumah sakit dan PDAM.

“Jadi tujuan untuk menghadirkan PT SMI ke Kalbar, khususnya ke Ketapang sebagai wadah memberikan informasi awal, bahwa kekurangan biaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur ada alternatif,” ucapnya.

Menurutnya, di Kabupaten Ketapang sendiri, dengan APBD Rp 2 triliun lebih tidak cukup mengejar ketertinggal pembangunan. Pasalnya, jika dilihat dari luas wilayahnya sangat luas.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP ini menyebutkan, di Kalbar sendiri belum ada Pemerintah yang melakukan peminjaman kepada PT SMI. Padahal menurutnya, PT SMI memberikan pinjaman ke berbagai pihak, baik swasta, BUMD maupun Pemerintah.

“Namun untuk daerah yang saat ini dalam proses meminjam di Kalbar adalah Kabupaten Melawi, dalam guna membangun jembatan sekitar Rp 85 M,” pungkasnya.(absa).