KETAPANGNEWS.COM – Akses transportasi antar desa di Kecamatan Hulu Sungai dan Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang dikatakan Bupati Ketapang Martin Rantan sangat memprihatinkan. Dari kunjungan kerja ke Kecamatan Hulu Sungai pada tanggal 28-31 Agustus 2017, Bupati Ketapang melihat kondisi faktual.

“Kita namakan  program pengentasan keterisoliran antar desa di Hulu Sungai, kondisi ini juga sama dengan Sungai Laur,” kata Bupati Senin (4/9) di pendopo Bupati.

Pada kunjungan kerja ke Hulu Sungai Martin menyebutkan memang ia memberikan kesempatan pada rombongan yang beragama muslim untuk pulang ke Ketapang karena merayakan Idul Adha. Tetapi, selanjutnya bersama beberapa SKPD, Bupati melanjutkan kunjungan ke beberapa desa di Kecamatan Hulu Sungai. Melihat kondisi faktual di Hulu Sungai, dinilai mendesak untuk dibuka akses transportasi. Hal ini juga sudah dibicarakan dalam rapat di hotel Starlet Sandai.

Menurut Bupati, dalam membuka keterisoliran ini, tidak bisa disamakan dengan paket proyek. Tapi dikerjakan oleh pihak perusahaan setempat yang mempunyai peralatan dan mengetahui medan di wilayah tersebut.

Ia mencontohkan bagaimana kondisi dari Desa Cinta Manis ke Kampung Baru, begitu juga dari Tanjung Rambai- Bahake dan lain-lain. Akses jalan yang dibuka tidak mesti harus bisa dilalui kendaraan roda empat. Tetapi seteah dibuka cukup dirabat beton 1,5 meter.

“Artinya, bagaimana antar desa ini bisa dilalui kendaraan roda dua,” jelasnya.

Pentingnya membuka keterisoliran antar desa di Kecamatan Hulu Sungai ini, digambarkan oleh Bupati Ketapang bagaimana mahalnya sembilan bahan pokok di desa Beginci darat dibandingkan dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang. Misalnya, harga beras di Beginci Darat sekitar Rp 25 ribu/kg, gula Rp 35 ribu / kg, bensin Rp 20 ribu /liter.

“Suka tidak suka membuka keterisoliran antar desa ini harus kita lakukan, karena beberapa desa di Hulu Sungai sampai saat ini kemakmuran masih belum dirasakan warga kita disana,” ucap Bupati.

Mantan anggota DPRD Kalbar ini juga memaparkan bagaimana kondisi anak-anak Hulu Sungai untuk sekolah. Mendapatkan fasilitas pendidikan dasar ini, kondisinya juga masih memprihatinkan.

“Akhir tahun ini, saya juga rencanakan akan kembali ke sana lagi, begitu juga Kecamatan Sungai Laur, saya minta Dinas PU, tugaskan staf dan kasi untuk lakukan perjalanan dinas dalam daerah untuk meninjau dan memikirkan mengatasi yang sama, seperti ruas jalan ke Desa Sepotong, Tanjung Beringin dan lainnya,” tegasnya.

Dalam membuka akses keterisoliran antar desa dan kecamatan, diakui Bupati memang ada wilayah yang terkena kawasan hutan. Karena itu untuk membuka keterisoliran tersebut, tidak bisa dilakukan seperti paket proyek. Tetapi melalui program tertentu, bila dimungkinkan didukung dengan payung hukum seperti peraturan daerah. Dimana, tujuan membuka keterisoliran tersebut bukan untuk membabat hutan, tapi membuka akses antar desa.

“Soal pengentasan program pengentasan keterisoliran  ini saya lihat tidak hanya dua kecamatan ini saja, tapi yang berat dua kecamatan ini,” ucapnya.

Ia menyebutkan di Sungai Laur,  yang berada diatas Desa Sepotong sudah sangat sulit. Sedangkan di Kecamatan Nanga Tayap sudah terakses, begitu juga  Tumbang Titi. Sedangkan di Kecamatan Manismata sudah dapat terakses walaupun masih ada yang sulit sekitar Sengkuang Merabung.

Begitu juga di Kecamatan Kendawangan ditemukan ada beberapa desa yang sulit diakses. Kawasan tersebut diharapkan bisa diakses tahun  2021.

“Artinya secara bertahap bisa kita atasi, walaupun tidak langsung serta merta,” ucap Bupati.

Bupati berharap organisasi perangkat daerah dapat merumuskan kebijakan teknis bagaimana mengatasi keterisoliran akses antar desa di Kabupaten Ketapang.

Sementara Kepala Bappeda Ketapang, Drs H.Mahyudin M.Si mengatakan, program pengentasan keterisoliran desa memang berkaitan dengan Indek pembangunan desa. Selain persoalan banjir yang sedang dihadapi kecamatan di Ketapang, ia mengakui sampai saat ini jumlah desa di Ketapang berstatus sangat tertinggal.

“Baru ada sebanyak 17 desa berstatus desa berkembang dan 2 desa yang berstatus maju, Untuk desa berstatus mandiri, sampai saat ini belum ada,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, langkah yang bisa dilakukan kedepan dimulai dari proses penyusunan RKA, khususnya terkait program percepatan pembangunan.

Asisten II Setda Ketapang Farhan mengatakan, dalam program pengentasan keterisoliran antar desa kedepan perlu dibahas kembali dengan rapat  teknis merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. (adv/dra)