KETAPANGNEWS.COM—Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanaan (PPPAKB) tahun 2017 batal. Pasalnya, dalam perjalanan anggaran yang diajukan instansi berwenang tersebut terdapat pemotongan, sehingga menyisakan lima juta dari pagu dana pengajuan.

Dengan demikian, lembaga fokus terhadap anak yang diwacana dibentuk tahun 2017 itu harus diundur ke tahun 2018 mendatang. Namun saat ini Dinas PPPAKB sedang mengajukan kembali di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.

Saat dikonfirmasi Ketapangnews. com pihak berkompeten, tepatnya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agus Trihandoko tidak mau diwawancara.

Bahkan, sempat terjadi aksi saling lempar ketika mau diwawancara antara Kabid dengan Kasi Perlindungan Anak, Ike Erwiyanti saat menerima kedatangan awak media di ruang Kasi Perlindungan Anak.

Padahal sebelumnya, beberapa hari yang lalu Ketapangnews sempat mengkonfirmasi ke Kepala Dinasnya langsung. Namun diarahkan ke Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lantaran Bidang bersangkutan tahu secara jelas persoalannya.

Meski tak mau diwawancara melalui rekaman, awak media diajak berdiskusi santai. Dimana dalam penyampaiannya Agus Trihandoko membenarkan bahwa memang terjadi pemotongan dari anggaran yang diajukan, sehingga menyisakan Rp 5 juta dari Rp 80 juta lebih pengajuan.

“Awalnya anggaran itu sudah ada. Namun berkurang dan menyisakan Rp 5 juta dari Rp 80 juta pengajuan. Terkait pemotongan, saya tak mengetahui alasannya. Tapi sudah diajukan kembali di APBD perubahan, mudah-mudahan saja di akomodir,” kata agus dalam diskusi itu, Rabu (25/10) sore.

“Jadi untuk melakukan rekrutmen, kita menunggu anggaran perubahan tersebut. Yang jelas secara administrasi sudah kami usulkan kembali. Untuk anggran yang diusulkan sama besarnya dengan pengajuan pertama,” timbalnya.(absa).