KETAPANGNEWS.COM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang kembali menggelar Paripurna Penyampaian pandangan umum anggota DPRD terhadap pidato Bupati atas Pengantar \Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2018 Selasa (17/10).

Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus S.Pd, didampingi Wakil Ketua DPRD Ketapang Jamhuri Amir SH, Junaidi SP, M.Si dan Qadarini SE, menyebutkan paripurna dihadiri 24 anggota DPRD. sedangkan anggota dewan lainnya dengan keterangan izin dan sakit.

Sementara Bupati Ketapang diwakili oleh Asisten II Setda Ketapang, H.Farhan, SE, M.Si. Paripurna Penyampaian pandangan umum anggota DPRD  terhadap pidato Bupati atas Pengantar \Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran  2018, merupakan tindak lanjut dari  Paripurna Penyampaian Pidato Bupati Atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Ketapang TA 2018 yang dilakukan pada Jum’at tanggal 6 Oktober 2017.

Penyampaian Pidato Bupati terhadap nota keuangan ketika itu diwakili Sekretaris daerah Kabupaten Ketapang, Drs H.M.Mansyur, M.Si. Gambaran umum untuk  pendapatan, belanja, dan pembiayan daerah yang tertuang dalam rancangan APBD 2018, diantaranya, pendapatan daerah sebesar Rp  1.601.527.592.720,00, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 108.044.950.614,00, dana perimbangan sebesar Rp 1.237.984.062.124,00 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 255.498.939.982,00.

Sedangkan untuk Belanja Daerah adalah sebesar Rp 1.596.527.952.720, yang dialokasikan untuk belanja pegawai
Rp 1.061.055.199.243,84  dan belanja langsung Rp 535.472.752.476,16.

Penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD terhadap Pidato Bupati Atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD TA 2018 kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Amrin anggota DPRD dari daerah pemilihan Ketapang satu (meliputi Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan dan Matan Hilir Utara). Anggota Dewan yang juga bagian dari Fraksi Gerindra tersebut memaparkan dasar-dasar penyusunan RAPBD 2018.

Beberapa pokok pikiran yang disampaikan diantaranya , mendorong bantuan social kepada masyarakat untuk tetap dialokasikan penganggarannya, termasuk juga pentingnya sosialisasi mengenai aturan yang harus dipenuhi dalam realisasinya. Rencana dan niat baik dari kepala daerah untuk membuka keterisoliran daerah disambut secara baik.

Namun, kata Amrin, untuk menuntaskan keterisoliran daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara porsi anggaran dinilainya masih terbatas, oleh karena itu badan.anggaran dimintanya untuk memperhatikan hal tersebut sesuai dengan skala prioritas. Demikian juga penanganan program pasca banjir. Dinilainya dalam naskah RAPBD 2018 belum tergambar secara rinci, juga dimintanya untuk mendapat perhatian, dan lainnya.

Selain penyampaian dari Amrin, anggota DPRD Ketapang, maka Ketua DPRD Ketapang  mempersilan kepada anggota DPRD Ketapang lainnya menyampaikan pandangan umumnya. Karena tidak ada lagi penyampaian pandangan umum dari anggota DPRD Ketapang, maka sesuai dengan kesepakatan awal sidang pandangan umum juga dapat disampaikan secara lisan.

Oleh karena itu, Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus S.Pd menyampaikan secara lisan pokok-pokok pikiran yang perlu mendapat perhatian. Beberapa pokok pikirannya diantaranya pentingnya
pembangunan jembatan Pawan V yang perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Salah satunya adalah pembangunan jalan, seperti menghubungkan Jembatan Pawan V sampai ke Desa Sungai Pelang yang terhubung dengan jalan Sungai Pelang-Sungai Melayu.

Budi Mateus juga menyebutkan pentingnya penataan Ibu Kota Ketapang, seperti pelebaran jalan dan penataan drainase perlu  terus dilanjutkan menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan daerah.

Selain itu, ia juga menyatakan sikap mendukung pembangunan infrastruktur dan program membuka daerah terisolir sebagaimana menjadi niat baik Bupati Ketapang. Pembangunan infrastruktur dipandang vital dalam mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.

Beberapa wilayah  yang disebutkannya untuk dientaskan dari program keterisoliran daerah diantaranya Kecamatan Hulu Sungai, Sungai Laur, Jelai Hulu, Singkup dan Kendawangan. Membuka keterisoliran daerah ini diharapkan Budi Mateus mendapat porsi anggaran yang memadai.

”Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, baik seperti rumah guru dan lain sebagainya masih banyak yang belum tersentuh sama sekali di wilyah pedalaman, tolong untuk diperhatikan,” kata Budi Mateus.

Setelah menyampaikan pemandangan umum anggota DPRD ketapang secara lisan, Ketua DPRD Ketapang kembali mempersilakan anggota DPRD Ketapang menyampaikan pandangan umumnya.

Setelah dipastikan tidak ada penyampaian umum, Ketua DPRD Ketapang mempersilakan kepada Bupati Ketapang yang  diwakili Asisten II Setda Ketapang penyerahan berkas pandangan umum. Setelah penyerahan berkas pandangan umum anggota DPRD, Ketua DPRD Ketapang menutup paripurna DPRD Ketapang.(adv/dra).