KETAPANGNEWS.COM—Terhadap akan dibongkarnya pasar Haji Bujang Hamdi di Jalan KH Mansyur, Kecamatan Delta Pawan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang dalam waktu dekat mendapat respon dari para pedagang pasar tersebut.

Sehingga, Jum’at (13/10) para pedagang bersama Front Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) melakukan aksi demonstrasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Ketapang. Aksi dilakukan guna meminta untuk beraudiensi sebelum pasar tersebut dirobohkan.

Menyikapi hal itu, sejumlah para pedagang meminta pemerintah untuk tidak membongkar pasar H Bujang Hamdi sebelum dilakukan audiensi.

“Kami berharap jangan sampai pasar H Bujang Hamdi dibongkar. Sebab merupakan tempat mencari makan, biaya sekolah anaknya dan keperluan lain,” kata salah satu pedagang sayur, Jumayah, Jum’at (13/10) kepada media di Ketapang.

Selain itu, dirinya juga meminta keadilan. Terutama dalam melakukan penertiban pasar illegal yang ada di Ketapang. tujuannya agar tidak ada kesan tebang pilih.

Sementara, Adam, pedagang ikan menuturkan, dipertahankannya pasar untuk tidak dibongkar, menurutnya merupakan amanah. Terlebih diakuniya, ia merupakan pedagang yang paling lama berjualan di pasar H Bujang Hamdi.

Diungkapkannya, seandainya Pemda Ketapang ingin memindahkan kami ke pasar Rangge Sentap, pihaknya tetap akan menolak.

“Kami tidak akan mau pindah kesana jika belum ada jaminan dari Pemda bahwa pasar di sana (Rangge sentap-red) benar-benar layak. Untuk itu kami tetap berjualan disini,” ungkapnya.

Kemudian, kalau Pemda benar-benar ingin memindahkan pedagang pasar H Bujang hamdi, ditegaskannya semuanya harus dipindahkan. Termasuk pasar yang berada di jalan Diponegoro.

“Semua harus dipindahkan, karena di ketapang banyak juga pasar ilegal. Intinya kami hanya ingin diperlakukan secara adil,” pintanya.

“Jika pol PP datang untuk membongkar pasar ini, kami akan melawan walaupun nyawa taruhannya. Saya bukan menjadi provokator, tapi ini adalah permintaan kami kepada pemerintah. Intinya kami akan tetap berdagang disini,” timbalnya.

Terhadap aksi pihaknya yang tak bertemu dengan DPRD, dirinya berharap untuk dipanggil kembali guna berkomunikasi secara baik dan mencari solusi. Tujuannya agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Jamaludin, pedagang ikan menambahkan, walaupun terjadi pembongkaran, namun sebelumnya harus ada audiensi antara pedagang dan pihak terkait. Paling tidak dapat mendengarkan apa yang menjadi keinginan pedagang.

“Kalau asal bongkar itu bukan solusinya. Dari itu jangan asal bongkar, dan itu bukan cara yang tepat,” tambahnya.(absa).