KETAPANGNEWS.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ketapang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) Partisipatif Bersama Stakeholder di Kabupaten Ketapang, Jumat (17/11) di satu salah satu Hotel di Ketapang.

“Tujuan kegiatan agar stakeholder paham bagaimana harus mengkondisikan diri saat pemilu, dan agar bisa bersinergis dengan Panwas dalam hal pengawasan Pemilu Gubernur 2018 nanti,” kata Ketua Panwaslu Ketapang Hadianto , Jum’at (17/11).

Ia menjelaskan, kalau hampir disemua tahapan pemilu rawan terjadinya kecurangan dan pelanggaran, misalkan pada tahap penetapan daftar pemilih tetap (DPT) termasuk juga pada tahapan kampanye yang rawan terjadi pelanggaran baik money politik, black campaign dan lain sebagainya.

“Tentu mengantisipasi itu semua perlu sinergitas, selain juga kita akan memetakan daerah-daerah rawan pelanggaran Pemilu di Ketapang untuk dilakukan antisipasi dan langkah-langkah pencegahan,” akunya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus mensosialisasikan dan mengajak semua pihak ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu termasuk kepada mahasiswa, pelajar atau pemilih pemula di Ketapang.

Sementara Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Ketapang, Uti Aliansyah dalam rapat koordinasi mengungkapkan kalau masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP. Padahal informasi yang diketahuinya bahwa e-KTP merupakan syarat agar pemilih Pemilu bisa mencoblos atau memberikan hak suaranya.

“Memang masih banyak masyarakat yang belum merekam e-KTP,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, kendala yang dihadapi sendiri diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat bahwa E-KTP sangat penting untuk keperluan setiap orang tak hanya untuk syarat memberikan hak pilih tetapi juga untuk keperluan lainnya baik untuk membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan lain sebagainya.

“Sistem jemput bola sudah kita lakukan tapi masih ada masyarakat tidak mau merekam e-KTP, padahal e-KTP banyak fungsinya, takutnya kalau ada keperluan mendesak seperti mau mengurus BPJS baru mengurus e-KTP seharusnya jangan tunggu ada keperluan karena memang e-KTP sangat diperlukan untuk urusan administrasi diberbagai keperluan,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak dapat memberikan pemahaman dan memberitahu masyarakat akan pentingnya membuat e-KTP, apalagi e-KTP merupakan syarat untuk memberikan hak pilih dalam pemilu nantinya.

“Harapan kita semua masyarakat wajib e-KTP dapat melakukan perekaman secepatnya,” tukasnya.

Rakor tersebut bertemakan “Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Kita Tegakkan Keadilan Pemilu”, kegiatan dalam rangka Pemilu Gubermur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) 2018 mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat termasuk juga perwakilan partai politi?.kegiatan ini dalam rangka meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu, sehingga semua pihak dapat ikut serta mengawas proses Pemilu khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar 2018 mendatang.(dra)