KETAPANGNEWS.COM – Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH meminta pihak terkait untuk menon aktifkan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Ketapang Mandiri.

Hal tersebut disampaikan Bupati pada forum resmi dalam kegiatan Lokakarya Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkup Pemerintah Kabupaten Ketapang, di aula Kantor Bupati Ketapang, Kamis (30/11) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, Martin mengetahui kalau pimpinan BUMD Ketapang Mandiri tidak hadir, iapun kemudian memerintahkan agar pimpinan Ketapang Mandiri di non aktifkan.

“Saya perintahkan untuk menonaktifkan pimpinan BUMD Ketapang Mandiri,” tegasnya dihadapan para peserta lokakarya.

Bupati Ketapang, Martin Rantan mengatakan akan sesegera mungkin mengevaluasi BUMD Ketapang Mandiri.

“Secepatnya kita akan buat surat rekomendasi mengevaluasi terkait kinerja dan legal standing dan nanti bukan tidak mungkin mengarah pada pergantian direkturnya,” ungkapnya.

Sementara Anggota DPRD Ketapang, Abdul Sani menyambut baik langkah bupati yang memerintahkan menonaktifkan pimpinan BUMD Ketapang Mandiri, menurutnya statmen Bupati Ketapang harus dibarengi dengan langkah-langkah jelas realisasi penonaktifan tersebut.

“Saya sangat mendukung ini, tapi harus ada realisasi dalam penonaktifan dan langkah-langkah mencari pimpinan baru yang bertanggung jawab dan memiliki pemikiran maju untuk memajukan Ketapang melalui BUMD Ketapang Mandiri,” katanya.

Ia mengatakan, selama ini pimpinan BUMD Ketapang Mandiri dinilai tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal sehingga dengan modal miliaran rupiah yang telah dikeluarkan oleh Pemda, namun hasil yang diberikan sangat jauh dari kata layak.

Bahkan, ironisnya dalam tiga tahun terakhir BUMD yang baru beralih status dari CV menjadi PT itu hanya mendapatkan keuntungan Rp 17 juta per tahun, padahal BUMD menjual bahan bakar minyak (BBM) yang mana berdasarkan hitung-hitungan dengan staf ahli perminyakan, seharusnya PT Ketapang Mandiri bisa menghasilkan Rp 151 juta per bulan, yang mana hal tersebut dihasilkan dari penjualan 8 kilo liter premium, 8 kilo liter solar dan 16 kilo liter pertalite setiap harinya.

“Orang bodoh juga bisa kalau cuma dapat untung segitu, tinggal ditabung aja modal ke Bank terus dapat bunganya,” ujarnya.

Ia juga meminta selain di non aktifkan, harus ada pertanggung jawaban melalui audit yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga apa yang telah dijalankan selama ini dapat dipertanggung jawabkan.

“Kita juga minta dievaluasi jajarannya tak hanya direktur jadi kalau layak dievaluasi dan diganti semua. Kemudian jika dari audit nanti ada temuan kerugian negara harus dikembalikan kalau tidak silahkan dilaporkan ke aparat hukum,” pungkasnya.(dra).