KETAPANGNEWS.COM – Selama tiga tahun berturut-turut laporan keuangan Kabupaten Ketapang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Predikat WTP terhadap laporan keuangan tahun 2017 diharapkan Bupati Ketapang, Martin Rantan SH agar dapat terus dipertahankan.

“Saat ini pemerintah sudah melakukan reformasi akuntansi, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual,” tegas Bupati ketika membuka sosialisasi laporan keuangan berbasis akrual kepada Organisasi Perangkat Daerah se-Ketapang di salah satu Hotel Kamis (21/12).

Ia menyebutkan hal tersebut secara jelas diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dan amanat pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Selain itu, Bupati Ketapang juga menekankan pentingnya laporan keuangan yang tepat waktu. Dengan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian selama ini, maka pemerintah pusat telah memberikan penghargaan dan insentif kepada pemerintah Kabupaten Ketapang.

Dimana, untuk predikat WTP yang pertama, Pemkab Ketapang mendapat insentif sebesar Rp 5 milyar. Predikat WTP yang kedua mendapat insentif sebesar Rp 7,5 milyar dan berhasil mempertahankan predikat WTP yang ketiga kalinya, Pemkab Ketapang mendapat insentif sebesar Rp 18,5 Milyar.

“Kita harus bersyukur dengan prestasi ini, dan harus kita pertahankan,” ucap Bupati.

Mantan anggota DPRD Kalbar yang dilantik menjadi Bupati Ketapang pada awal tahun 2016 ini menuturkan pada Desember 2017, ia menerima DIPA yang diserahkan Gubernur Kalbar. Saat tersebut, ada juga kepala daerah yang mendapat penghargaan dari Presiden RI karena, daerahnya berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Tetapi ada juga, kepala daerah yang mana sudah dua periode Bupati yang belum meraih predikat wajar tanpa pengecualian.

Karena itu, Martin Rantan mengucapkan terima kasih kepada perangkat daerah yang selama ini sudah bekerja keras sehingga ketapang masih mempertahankan predikat WTP.

“Saya harap  tahun depan ini tetap kita jaga, kalau predikat  WTP berkali-kali dipertahankan, maka insentif daerah juga akan bertambah,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ketapang mereview perlu adanya loka karya sebagaimana dilaksanakan Bagian kepegawaian. Dimana dari hasil loka karya tersebut bisa diketahui adanya belum meratanya penyebaran pegawai di beberapa  SKPD. Ada yang kelebihan pegawai, ada juga SKPD yang kekurangan.

Karena itu, Bupati Ketapang berharap hasil loka karya, dirumuskan dan segera disampaikan ke pihaknya untuk diambil sebuah rekoemndasi penyelesaian masalah. Tentu saja, rekomendasi disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Ketapang.

Demikian juga dilakukan loka karya dibidang asset. Karena itu terhadap asset-asset daerah yang belum tuntas dokumen pendukung, diharapkan pada tahun 2018-2019 sudah bisa disertifikatkan seluruhnya. Demikian juga dengan loka kara bidang perekonomian.

“Untuk mengakhiri tahun ini, mari kita mulai yang baru, marilah kita kompak, sehingga ketapang semakin maju dan kelak bisa terwujud masyarakat yang sejahtera,” ucapnya.

Bupati Ketapang meminta seluruh peserta sosialisasi untuk memperhatikan materi yang disampaikan dengan sebaik-baiknya. Jika ada materi yang tidak tahu, jangan segan-segan untuk bertanya. Sosialisasi ini sangat penting, karena perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual membawa dampak terhadap perubahan tahapan pencatatan dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP, M.Si menyampaikan sosialisasi dilakukan agar dapat persamaan persepsi dalam penyusunan laporan keuangan berbasis acrual.

Selain itu, diingatkan pentingnya penyelesaian laporan keuangan secepatnya. Karena pada tahun 2016 lalu, pemkab ketapang adalah yang pertama se-Kalbar menyerahkan laporan keuangan ke BPK. Karena itu, pada tahun ini juga diharapkan kembali lebih awal.

“Mudah-mudahan untuk laporan keuangan tahun 2017 supaya kita kembali mendapat predikat WTP, ” ucapnya.

Sosialisasi yang diikuti para bendahara dan staf administrasi pengelola keuangan ini dilaksanakan selama dua hari. Beberapa ha diingatkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan asset daerah Ketapang seperti terkait asset, laporan keuangan dan lain sebagainya.

Demikian juga BPKAD mempublis prosedur penata usaha keuangan melalui website BPKAD. Diingatkan juga kesiapan untuk pembayaran gaji melalui siste non tunai mulai januari 2018 yang sudah diamanahkan oleh Peraturan
Pemerintah. Begitu juga membangun ruang sistem pelayanan satu pintu dan lain sebagainya.

“Kami juga membuka diri untuk masukan dan saran, kita secara bertahap melakukan pembenahan diri untuk wujudkan visi pemerintahan yang baik,” paparnya.(adv/dra)