KETAPANGNEWS.COM – Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ketapang menggelar bimbingan tekhnis analisis Jabatan, analisis beban kerja  dan evaluasi Jabatan  dilingkungan Pemerintah Kabupaten  Ketapang, kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Drs Heronimus Tanam ME berlangsung di salah satu Hotel Ketapang, Selasa, (13/3).

Pelaksaaan bimtek selama tiga hari, tersebut diikuti para peserta sebanyak 120 orang terdiri dari utusan Dinas Badan, Kecamatan Lurah dan Puskesmas se Kabupaten Ketapang, menghadirkan nara sumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi  Kalimantan Barat Eka Wulandari S Stp MEc dev  dan Kabag Organisasi Setda Ketapang Syamsul Islami SIp MSi.

Penjabat Sekda Drs Heronimus Tanam ME, mengatakan Program tersebut bertujuan meningkatkan daya guna hasil guna transfaransi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dimana salah satu fokus terpenting pencapaian sasaran  reformasi birokrasi adalah penataan pegawai negeri sipil (PNS).

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan bimtek tersebut dijelaskan Pj Sekda sebagai pedoman instansi pemerintah dalam melaksanakan analisis jabatan, perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan. yang kedua adalah menyebarkan informasi tentanng pentingnya pelaksanaan penyusunan analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada masing masinbg perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Yang ketiga untuk merumuskan analisis jabatan anailisis beban kerja dan dan evaluasi jabatan masing jabatan di masing masing jabatan perangkat daerah di Kabupaten Ketapang.

Dan yang keempat setiap perangkat daerah memiliki standar minimal jumlah kualitas komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Disampaikan Pj Sekda Heronimus Tanam juga bahwa sebelumnya Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah melakukan Loka karya kepegawaian dalam manajemen dibidang kepegawaian diantaranya untuk menyusun peta jabatan dengan hasil analisis jabatan beban kerja dengan demikian dapat disusun jumlah kebutuhan pegawai perjabatan disetiap perangkat daerah.

Dia menjelaskan untuk saat ini dimasing- masing organisasi baik itu PNS maupun tenaga kontrak sudah ada nama jabatan serta tugas dan fungsinya.

“Ini saya kira berlaku baik PNS maupun honorer, tidak ada pegawai ASN kita yang tidak ada nama jabatannya di dinas masing- masing ,“ tegas Pj Sekda.

Pj sekda mengingatkan kepada OPD jangan sampai mengusulkan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan yang sudah disusun oleh bagian organisasi meminta mengirimkan surat tentang kebutuhan PNS yang ada diorganisasi perangkat daerah.

“ Sebenarnya kita tahu  kebutuhan kita setelah menghitung ini  berapa yang kosong dan diposisi mana bukan kebutuhan saya atau pimpinan SKPD  dan ini yang kita belum nyambung yang ada kurang terus, ” kata Heronimus Tanam.

Dia memisalkan tenaga honorer bagian organisasi sudah menghitung disuatu Dinas misalkan hanya diperllukan 25 orang tetapi yang terjadi usulan dari dinas yang dibuatkan telaahhan staf, sehingga bertambah menjadi 60 orang dan yang seperti ini menurut Dia kebutuhan yang tidak berdasarkan analisis beban kerja.

“Ada disuatu instansi tenaga honorer menumpuk satu meja sampai lima orang hingga meja tidak cukup itu terjadi kerena usulan bukan berdasarkan analissis beban kerja, ” jelas Pj Sekda.

Heronimus Tanam mengakui kebutuhan PNS di Ketapang saat ini kurang, berdasarkan  hasil analisis dan perhitungan masuk dan keluar PNS  tidak seimbang, dengan jumlah PNS yang pensiun dalam  setiap tahunnya.

“Maka kami paham ada bapak ibu yang bertugas di kecamatan memegang jabatan sampai dua tiga jenis jabatan, dia juga administrasi kepegawaian dia juga bendahara barang, kalau di Puskesmas dia juga pegawai  fungsional dia juga bendahara barangnya dia juga apoteker dia juga analisis gizi bermacam macam. memang lebih bagus semua bisa dikerjakan tetapi kan gajinya satu ja sementara beban kerjanya banyak belum seimbang, maka dalam penghitungan ini bukan hanya beban kerjanya saja tetapi haknya juga diperhatikan maka akan dilakukan analisis yang benar, “ terang Dia.

Kegiatan Bimtek analisis jabatan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan tersebut dijelaskan Pj Sekda merupakan upaya pemerintah kabupaten ketapang dalam mendukung agenda reformasi birokrasi khusunya dalam bidang manajemen sumber daya manusia.(Adv/jay)