
KETAPANGNEWS.COM—Produksi hasil panen padi di Kabupaten Ketapang tahun 2019 masa tanam Januari – April mengalami peningkatan signifikan. Meski meningkat, persoalan harga pasar beras di Ketapang sendiri masih saja tinggi, bahkan diatas harga Pemerintah yang hanya Rp 8.030.
Dengan tingginya harga pasar tersebut menjadi penghalang terlaksananya program Pelayanan Service Obligasion (PSO) Perum Bulog Sub Divrei Kabupaten Ketapang. Atau dengan kata lain program itu tidak berjalan.
Kepala Perum Bulog Ketapang, Jusri Pake mangungkapkan, pada dasarnya melalui program PSO, Bulog siap membeli berapaun jumlah beras yang dijual petani. Hanya saja harganya hanya Rp 8.030, sementara harga pasar beras di Ketapang sangat tinggi.
“Kalau melalui program PSO, jika ada ada petani mau menjual kami siap membeli berapapun banyaknya. Tapi program itu belum berjalan karena harga sangat tinggi. Sedangkan PSO harganya dibawah harga petani, dan kita tidak bisa paksa mereka untuk menjual sesuai harga pemerintah” ungkap Jusri Pake, Rabu (11/4).
Menurut Jusri, saat ini yang dapat dijalankan di Kabupaten Ketapang adalah pembelian secara komersil, karena tidak ada ketentuan harga dari Pemerintah untuk pembeliannya. Artinya saling menguntungkan kedua belah pihak.
“Untuk program komersil bulog tetap membeli beras petani. Namun dengan catatan selama bulog sendiri juga memiliki pasar komersil,” katanya.
Ia mengaku, program pembelian secara komersil di Ketapang sudah berjalan. Sejauh ini Bulog sudah membeli beras ke petani melalui program itu kurang lebih 20 ton.
“Kita sudah jalankan, sampai saat ini sudah dibeli dari petani melalui pembelian komersil kurang lebih 20 ton. Kita juga tidak berani membeli banyak, sebab kembali lagi ke persoalan permintaan pasar,” akunya.
Selama ini, sambung dia, di Ketapang pihaknya belum mendapat pasar tertentu. Sehingga pembelian secara komersil Bulog harus hitung-hitungan terlebih dahulu.
“Kalaupun seandainya kami beli dari petani, sementara pasar tidak ada maka beras itu akan tersimpan cukup lama, dan kualitas beras akan menurun,” ujarnya.
“Sebab itu, jika memang Bulog diminta menjalankan pembelian secara komersil, diharapkan agar Pemkab juga ikut membantu kami mencarikan pasar,” tutupnya.(absa)