
KETAPANGNEWS.COM—Keterwakilan kaum hawa di ruang parlemen terbilang masih cukup minim. Terbukti misalnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang periode 2019-2024.
Dari total 45 anggota DPRD Ketapang yang dilantik, Senin (9/9) kemarin hanya terdapat perwakilan dua orang perempuan. Jumlah tersebut justru menurun jika dibanding DPRD periode 2014-2019.
Pada periode lalu, keterwakilan perempuan di DPRD Ketapang berjumlah empat orang. Bahkan satu diantaranya menduduki posisi Wakil Ketua DPRD.
Saat ini, dari ambang batas 30 persen perwakilan perempuan di masing-masing Parpol yang mengikuti Pileg 2019, hanya dua berhasil menduduki kursi DPRD.
Mereka berdua yakni, Elisabet asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil IV dan Tini dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dapil II.
Kehadiran dua perwakilan asal parpol berbeda ini tentu menjadi simbol, meski kesempatan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah tercapai.
Meski demikian, semua anggota DPRD mempunyai hak dan kedudukan yang sama. Karenanya, mereka punya program dan komitmen pada konsituennya. Termasuk anggota DPRD perempuan yang mungkin memiliki fokus utama mewakili kaumnya.
“Sebagai anggota DPRD kita tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan undang-undang dengan segala mekenisme yang ada,” demikian ungkap Anggota DPRD, Elisabet ketika ditanya awak media usai pelantikan, Senin (9/9) kemarin.
Kendati demikian, sebagai perwakilan perempuan di DPRD, dirinya juga akan mengutamakan pemberdayaan perempuan dan anak. Selam ini, ia menilai pemberdayaan terhadap perempuan dan anak belum tersentuh secara maksimal.
“Pemberdayaan perempuan dan anak akan diutamakan, bahkan jadi fokus utama untuk disuarakan,” tegas Anggota DPRD PDIP Ketapang ini.
Sejauh ini, menurutnya perempuan banyak memiliki inspirasi. Hanya saja masih terbatas, sehingga stagnan dan berjalan tidak sesuai harapan.
“Kedepan saya akan melakukan rapat koordinasi bersama organisasi perempuan atau kelompok, baik di swasta maupun pemerintah untuk membahas peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak,” katanya.(absa)