KETAPANGNEWS.COM—Menyikapi sering langkanya elpiji 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Ketapang, Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar audiensi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (4/11).

Dalam pertemuan itu, KAHMI mendorong DPRD melakukan fungsi pengawasan serta mencari solusi terhadap persoalan kerap terjadinya kelangkaan elpiji di Ketapang hingga berdampak pada tingginya harga.

Koordinator Presidium KAHMI, Riduan SP mengatakan, kelangkaan elpiji di Ketapang seolah menjadi persoalan musiman, terbukti saat ini kembali terjadi. Menurutnya, kalaupun ketersedian elpiji ada harganya sangat tinggi.

“Kelangkaan yang terjadi berdampak pada tingginya harga, bahkan jauh diatas Harga Eceran Tertinggi. Soal tingginya harga tidak hanya terjadi di penghuluan, di kota juga sama,” kata Riduan, Senin (4/11).

Ia melanjutkan, saat ini semua hanya menduga permasalahan kelangkaan muncul akibat distribusi yang kacau dan kurangnya kuota. Untuk mengetahui detailnya, DPRD harus menggunakan kewenangan, salah satunya memanggil pihak terkait.

“Jika kelangkaan disebabkan kacaunya distribusi, DPRD punya kewenangan mendorong pemerintah melakukan sidak, baik ke tempat yang dilarang menggunakan elpiji subsidi maupun pangkalan,” sebutnya.

“Jika persoalannya adalah kuota elpiji kuruang, kita minta DPRD memanggil Pemerintah serta merekomendasikan penambahan kuota. Intinya DPRD perlu action,” timbal Riduan.

Menanggapi aspirasi KAHMI, Ketua Komisi II DPRD, Junaidi SP mengapresiasi langkah KAHMI yang tanggap atas persoalan langkanya elpiji di Ketapang. Pihaknya berkomitmen, masukan dan saran tersebut ditindaklanjuti.

Dia menuturkan, dalam waktu dekat Komisi II akan melakukan pengecekan kelapangan dan memanggil pihak terkait. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga mengirim surat ke BPH Migas.

“Untuk rapat koordinasi bersama pihak terkait dijadwalkan pekan depan. KAHMI akan kita undang juga agar bisa memberikan informasi sebagai penyeimbang,” ucap Junaidi.

Terkait turun kelapangan, dia menegaskan, jika ditemukan bahwa permasalahan muncul akibat distribusi yang salah, maka DPRD merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan operasional atau pencabutan izin usaha.

“Kalaupun kuota elpiji yang kurang, kita akan rekomendasikan ke Pemerintah Daerah untuk meminta penambahan kuota agar persoalan kelangkaan elpiji subsidi tidak lagi terjadi,” pungkasnya.(absa)