KETAPANGNEWS.COM – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Achmad Sholeh ST MSos meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Ketapang segera merealisasikan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD tahun 2020.

“Kita minta segera karena sampai sekarang belum ada yang melaksanakan, padahal harga satuan sudah diterbitkan BPKAD dan proses penetapan APBD sudah lama selesai, asistensi Gubernur sudah, penjabaran dan asistensi semua dinas juga sudah. Harusnya tidak ada alasan menunda kegiatan,” kata Sholeh, Senin (24/2).

Menurut Sholeh, jika pelaksanaan pembangunan terlambat akan berdampak pada banyak hal. Seperti penyerapan anggaran yang minim hingga proses pelaksanaan pekerjaan khususnya lelang-lelang besar akan dikejar-kejar waktu, sehingga hasilnya tidak maksimal.

“Kalau semua terlambat, maka berdampak pada pengerjaan, karena kite ketahui sudah ada berapa banyak pekerjaan tidak maksimal akibat kendala cuaca. Seharusnya dengan kondisi itu disiasati, jangan sampai kendala-kendala seperti itu diabaikan,” ungkapnya.

Selain itu, Dia juga mewarning seluruh OPD maupun LPSE untuk tidak bermain-main dalam proses lelang proyek. Itu diingatkannya agar siapapun pemenang lelang mampu bertanggungjawab dan memberikan hasil secara maksimal.

“Jangan hanya melihat penawaran terendah, atau karena kedekatan dan lainnya. Panitia lelang harus selektif menentukan pemenang dengan melihat kesiapan personel, kelengkapan alat dan material perusahaan itu,” ujarnya.

Ia melanjutkan, kedepan seluruh OPD hendaknya mengkedepankan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Tujuannya agar tidak menimbulkan kesan pembangunan hanya setengah-setengah dan tidak tuntas.

“Jangan dikerjakan setengah-setengah yang azas manfaatnya tidak ada sama sekali, sebab banyak contoh di lapangan,” tegas Ketua Paguyuban Jawa itu.

Ia menambahkan, dalam proses pembangunan sendiri, Komisi IV akan terus memantau dan melakukan pengawasan. Terlebih hal tersebut telah disampaikan pihaknya saat melaksanakan rapat bersama beberapa Dinas.

“Intinya kalau ketahuan ada OPD tidak serius menjalankan APBD 2020 dan abai atas kepentingan masyarakat banyak dan lambat, kami tidak segan mendesak Bupati Ketapang untuk mengganti kepala Dinas yang bersangkutan,” ancamnya.(absa)