KETAPANGNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya strategi konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai langkah efektif dalam pencegahan korupsi di sektor publik. Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si, sebagai bentuk komitmen Pemkab Ketapang dalam mendorong pentingnya konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Melalui rapat konsolidasi yang digelar pada 6 Maret 2025 bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), KPK meminta pemerintah daerah lebih serius mengoptimalkan sistem elektronik dan konsolidasi paket PBJ. KPK sebelumnya telah mengirimkan surat atensi kepada pemerintah daerah agar mencatatkan seluruh paket pengadaan dalam sistem elektronik serta mempercepat konsolidasi PBJ untuk paket sejenis.

“PBJ adalah area yang rawan korupsi. Dengan konsolidasi dan pemanfaatan e-audit, kita bisa meminimalkan risiko sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran,” ujar perwakilan KPK dalam forum tersebut.

KPK mencatat sejumlah pemerintah daerah, seperti Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, dan Kalimantan Tengah, telah menunjukkan hasil positif melalui konsolidasi PBJ yang menghasilkan efisiensi hingga miliaran rupiah. Meski begitu, sebagian besar pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam menindaklanjuti surat atensi KPK tertanggal 24 Maret 2025.

KPK menegaskan, kepala daerah, sekretaris daerah, dan pengguna anggaran memiliki peran penting untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, efisien, dan transparan. Selain itu, KPK juga meminta seluruh pemerintah daerah segera melaporkan hasil tindak lanjut konsolidasi PBJ paling lambat 1 Juni 2025.

“Ini kesempatan baik untuk mencegah praktik korupsi di sektor PBJ. KPK siap menjadi mitra pendamping agar tata kelola keuangan daerah lebih bersih,” tegas KPK.

Melalui strategi konsolidasi PBJ, diharapkan pemerintah daerah tidak hanya mampu menekan risiko penyalahgunaan anggaran, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.(adv/jay).