KETAPANGNEWS.COM-Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat lanjutan pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun 2025, dengan fokus utama pada evaluasi capaian anggaran serta percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Ketapang tersebut dihadiri jajaran pejabat penting, seperti Sekretaris Daerah Kab. Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si yang memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Ketapang. Selain itu, hadir pula perwakilan dinas teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab. Ketapang.

Dalam pemaparan, Dinas PUPR Kab. Ketapang melaporkan bahwa alokasi anggaran tahun 2025 telah mengalami penyesuaian berdasarkan arahan pemerintah pusat. Anggaran yang sebelumnya tercatat Rp340 miliar, direvisi menjadi sekitar Rp 290 miliar, dengan tambahan pergeseran di beberapa program prioritas.

Sejumlah proyek strategis seperti peningkatan jalan dan pembangunan jembatan telah berjalan, dengan sebagian paket sudah rampung 100 persen, sebagian lagi masih dalam tahap pengerjaan atau menunggu kontrak. Namun, terdapat pula beberapa kegiatan yang digeser ke perubahan APBD karena keterbatasan anggaran.

Dalam diskusi rapat, ada beberapa isu yang menjadi perhatian, diantaranya:

– Keterlambatan proyek akibat pergantian pejabat pengadaan serta adanya pelatihan pejabat di pertengahan tahun.
– Keterbatasan kemampuan kontraktor karena pembatasan jumlah paket yang dapat ditangani secara bersamaan.
– Perubahan analisis biaya khususnya pada proyek pembangunan jembatan, yang menyebabkan pergeseran nilai anggaran secara signifikan.

Untuk mengatasi hal tersebut, forum rapat merekomendasikan percepatan lelang, pengawasan progres secara mingguan, serta prioritisasi kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.(adv/jay).