KETAPANGNEWS.COM—Pengerjaan mega proyek Jalan Pelang – Batu Tajam hingga kini terus berlanjut. Padahal jika berdasarkan kontrak awal, harusnya proyek senilai Rp56 miliar lebih yang dikerjakan PT Marga Mulya itu sudah berakhir 29 Desember 2019 kemarin.

Atas keterlambatan penyelesaian, sejumlah pihak menilai pelaksana proyek gagal memenuhi tanggung jawab. Penilaian tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Katapang, Abdul Sani, Senin (30/12).

“Kontrak sudah habis, namun pelaksanaan dilapangan baru mencapai 70%. Artinya proyek tidak selesai hingga batas waktu, itu bisa dikatakan pelaksana gagal dalam menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan proyek tersebut,” kata Abdul Sani, Senin (30/12).

Dalam situasi demikian, ia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui instansi terkait berani dan tegas dalam memeberikan sanksi tegas pada pelaksana. Bahkan, dia menyarankan tidak lagi diberi perpanjangan waktu.

“Harusnya tidak ada lagi perpanjangan, kalau tidak selesai dibayarkan sesuai yang dikerjakan saja, terus pelaksana diberi sanksi berupa peringatan hingga blacklist, terlebih tahun 2019 sudah tutup. Kalaupun dilanjutkan tinggal ikut tander lagi. Jangan ada kesan kelonggaran, khawatir pelaksana kedepan dengan santai dan tidak serius menyelesaikan kerjaan,” pintanya.

Ia menambahkan, kedepan dirinya meminta LPSE selaku penyelenggara lelang pekerjaan khususnya tander untuk serius memilih dan memperhatikan pada pemenang lelang. Manurutnya yang terpenting bukan soal siapa mendapatkan tander, tetapi siapa yang mampu menyelesaikan proyek sesuai aturan dan tepat waktu.

“Dengan waktu kontrak yang ada, harusnya proyek tersebut bisa selesai. Jangan menyalahkan alam,karena kita juga tahu berapa intensitas hujan yang ada dan berapa lama hari ini panas,” tambahanya.

“Jadi kalau pelaksana dengan keterbatasan atau ketidaksanggupan menyelesaikan harus legowo mengakui dan tidak mencari alasan, kalau seperti ini anggaran yang besar disediakan terkesan sia-sia karena penyerapan dan realisasinya tidak maksimal,” timbalnya.

Anggota DPRD Dapil IV ini berharap, kedepan pihak-pihak berwenang untuk mengecek kondisi fisik pelaksanaan pembangunan guna memastikan kualitas pekerjaan. Sebab dengan anggaran yang begitu besar, sangat disayangkan jika kualitas pekerjaan tidak baik.

“Nanti kita minta aparat hukum atau instansi terkait mengecek mutu pembangunan agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kualitas pembangunan,” pungkasnya.(absa)

  Mega Proyek