KETAPANGNEWS.COM—Wakil Ketua DPRD Ketapang, Junaidi SP mengapresiasi atas sikap tanggap dan cermat yang dilakukan Aliansi Gerakan Mahasiswa Ketapang (AMK) yang menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan pemerintah melalui DPRD. Terlebih lagi AMK menyoroti isu nasional dan daerah.

Terkait persoalan kenaikan tarif SIM dan STNK. Junaidi menilai, kenaikan tersebut tidak terlalu besar. Menurutnya, pemerintah juga sudah menghitung.

“Boleh-boleh saja disikapi. Tapi jika dilihat dari angka kenaikan tidak terlalu siknifikanlah, kalau saya berpikir,” kata Junaidi, Senin (16/1) saat menyampaikan tanggapan di Aula DPRD.

Selanjutnya, mengenai kenaikan BBM, memang pemerintah sudah menetapkan untuk mengikuti harga pasar minyak. Persoalan ini seperti buah simalakama sehingga menjadi keluhan secara nasional.

“Mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan bisa didengar pemerintah pusat. Dalam hal ini kami juga akan menyampaikan secara kelembagaan. Sehingga, mudah-mudahan pemerintah lebih arif dan bijaksana dalam hal masalah kenaikan BBM,” ujar Junai.

Kemudian, tuntutan mengenai isu daerah seperti Tenaga Kerja Asing (TKA), Politisi Parta Golkar ini mengatakan, secara pribadi dan kelembagaan juga ikut prihatin, apabila ada TKA ilegal. Sebab, tentu akan mengurangi pendapatan negara karena tidak membayar Izin Mempekerjakan Orang Asing (IMTA). Ditambah lagi, akan mengurangi tenaga kerja lokal dan pasti akan menimbulkan masalah.

Dijelaskannya, mengenai PT WHW, proses atau perizinannya adalah negara dengan negara. Artinya, bukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan pihak asing atau investor dari luar negeri, melainkan antara pemerintah cina dengan pemerintah indonesia.

“Kalau memang TKA bukan tenaga ahli seperti yang diinformasikan WHW untuk mentransfer ilmunya, maka ini harus sama-sama kita pantau. Saya mengajak untuk sama-sama memantau,” ajak dia.

Ia mengungkapkan, pihaknya dari Forkopimda juga sudah bersepakat untuk secepatnya menindak lanjuti ini dan menjadwalkan untuk penyelidikan persolan TKA. Tetapi gerakan ini dilakukan secara sembunyi dan tidak untuk di ekspos.

“Jadi kita mengikuti Standard Operasional Prosedur (SOP) yang di atur. Sebab kita juga memiliki aturan,” ungkapnya.

Lanjutnya, perihal tuntutan dibentuknya KPK di Ketapang. Menurutnya terlalu berat untuk dilaksanakan, sebab untuk mendirikan cabang lembaga tinggi negara banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Namun kita tetap menerima masukan ini dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat terkait isu korupsi di Ketapang.

“Namun yang jelas, jika mendengar informasi mengenai korupsi, silahkan saja melapor. Baik ke Kejaksaan, Polres ataupun DPRD untuk ditindak lanjuti. Tapi jangan sampai menyampaikan informasi yang belum tentu benar,” pesannya.

Selain itu, pembentukan KPAD, ia menuturkan, sebelum akhir tahun pihaknya telah memparipurnakan pembentukan Program Legislasi Daerah (Prolegda), yang salah satunya adalah tentang pembentukan KPAD di Ketapang.

“Mudah-mudahan kami dapat menetapkan itu dalam tahun 2017 ini. Silahkan mahasiswa memberikan masukan serta menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Jadi ini clear,” tuturnya.

Terakhir, soal profesionalisme birokrasi, dijelaskannya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD tentu bertahap secara pelan-pelan. Sebab, ini juga merupakan salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni mewujudkan birokrasi yang baik.

Ia menambahkan, kalaupun misalkan pelantikan pejabat kemarin, baik eselon dua, tiga dan empat terdapat hal yang masih kurang bagus dan memuaskan itu wajar-wajar saja. Sebab, tidak ada satu pelantikan yang sempurna dan bisa diterima semua pihak.

“Contoh misalnya pelantikan menteri oleh presiden banyak partai dan profesionalisme yang protes. Begitu juga pelantikan di Kabupaten Ketapang. Namun yang jelas mari kita bersama untuk memantau ini dan mendukung Bupati beserta seluruh jajaran untuk menjalankan roda kepemerintahan dengan baik dan benar,” imbuhnya.

Di akhir tanggapan, ia mengucapkan terima kasih dan menyambut baik kedatangan rekan-rekan AMK dalam melakukan aksi. Terlebih lagi ini bertujuan untuk membangun.

“Kami selaku DPRD mengucapkan terima kasih atas kritikan dan masukannya. Hal semacam ini penting dilakukan guna memajukan Kabupaten Ketapang tercinta ini,” tutup Anggota DPRD dua periode ini.(absa)

  Aksi AMK