KETAPANGNEWS.COM—Tahun 2017 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ketapang akan fokus pada kegiatan pembuatan sertifikat prona sebanyak 2.500 bidang. Ini diungkapkan kepala BPN Ketapang, Syamsuria, Minggu (1/1/2017).

“Kedepan tidak ada lagi sertifikat untuk petani, nelayan dan UKM. Akan tetapi semuanya prona. Hal demikian merupakan keinginan Bapak Presiden Jokowi,” ungkap Syamsuria.

Menghadapi itu, Syamsuria menegaskan agar petugas BPN Ketapang tidak lagi main-main. Terlebih lagi meminta biaya tambahan yang terindikasi masuk pungutan liar (Pungli) untuk pembuatan sertifikat.

Lanjut dia, meski target prona pada 2017 sebanyak 2.500 bidang, tapi dirinya optimis semua akan tercapai. Ditambah lagi animo masyarakat untuk membuat sertifikat prona sangat antusias, bahkan enam bulan terakhir pada 2016 lalu ada beberapa desa yang mengajukan pembuatan sertifikat prona.

Ia menghimbau, bagi masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya untuk pembuatan sertifikat, hendaknya tanah-tanah tersebut diberi patok pembatas lalu kemudian didaftarkan ke Pemerintah Desa secara bersama-sama.

“Pemohon yang sudah siap maka akan mendapatkan pelayanan terlebih dahulu,” katanya.

Namun, kalau pemohon terlambat dalam memasukkan data yuridis pembuatan sertifikat, maka pemohon akan ditinggalkan demi melayani yang lebih siap. sebab pihaknya tidak bisa menunggu semua siap lantaran kasihan kepada pemohon yang sudah lengkap.

“Suksesnya pembuatan sertifikat oleh BPN Ketapang tergantung peran serta dan pro aktif masyarakat dalam melengkapi permohonan pembuatan sertifikat itu sendiri. Karena salah satu penyebab kendala proses pembuatan sertifikat biasanya pada pemilik tanah. Di antaranya sulit dikumpulkan untuk menunjukkan batas tanahnya” jelasnya.

Ia menambahkan, kedepan kita akan melaksanakan penyuluhan dengan mengundang kepala desa. Kemudian penyuluhan juga akan dihadiri Kejaksaan, Kepolisian dan pihak lain. Ini dilaksanakan agar semua tahu bahwa program kita ini hanya untuk kepentingan masyarakat.(absa)

  Capaian