KETAPANGNEWS.COM – Penolakan terhadap seluruh permohonan praperadilan kedua tersangka kasus korupsi yakni Heri Yulistio dan Uray Imran dijelaskan Humas Pengadilan Negeri (PN) Ketapang lantaran pemohon yang diwakili kuasa hukumnya tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan.

“Jadi berdasarkan pertimbangan yang ada dan setelah melalui beberapa kali persidangan praperadilan, maka hakim berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan sebaliknya termohon dalam hal ini Kejaksaan Ketapang telah dapat membuktikan dalil-dalik sangkalannya. Sehinnga dengan demikian permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya,” ungkap Eri usai persidangan.

Eri menjelaskan, dalam praperadilan yang diajukan pemohon pada tanggal 4 Januari 2017, para pemohon melalui kuasa hukumnya meminta pengadilan mengabulkan praperadilan dari para pemohon, kemudian pemohon menyatakan sprindik yang menetapkan para pemohon sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ketapang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Selanjutnya, pemohon menyatakan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ketapang terkait kasus penyimpangan penyaluran dana kapitasi JKN puskesmas di Ketapang sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap para pemohon dinilai tidak sah dan tidak benar berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penyidik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemohon menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon tidak sah, menyatakan tidak sahnya segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Kejaksaan Negeri Ketapang yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon, kemudian memerintahkan Kejaksaan Negeri Ketapang agar segera mengeluarkan atau membebaskan para pemohon yakni Heri Yulistio dan Uray Imran dari tahanan.

Meminta dipulihkannya kembali hak-hak para pemohon baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya, serta membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Kejaksaan Negeri Ketapang untuk disetorkan kepada negara.

Namun, Dijelaskan Eri, kalau poin-poin yang disampaikan para pemohon tidak semuanya bisa diterima pihaknya lantaran dalam praperadilan hakim hanya diberi kewenangan untuk mengadili mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentikan penyidikan atau penghentian penuntutan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan.

Sedangkan penilaian apakah telah terpenuhi unsur kerugian negara, apakah pemohon terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau hanya melaksanakan perintah jabatan yang sah itu dinilainya telah masuk pokok perkara yang akan dibuktikan dipersidangan bukan di praperadilan.

“Jadi berdasarkan fakta penetapan tersangka dan penahanan kedua pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan dan sah menurut hukum,” pungkasnya.(dra)

  Pra Peradilan